Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 DESEMBER 2020

Menurut dia, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah
mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas dari
total pekerjanya, sedangkan perusahaan BUMN sebanyak 2 persen. Penerapan tersebut untuk
menjawab isu penting berupa pasar kerja didorong menjadi inklusi.

"Perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bekerja secara
formal serta memiliki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan," katanya melalui keterangan
tertulis, Kamis (3/12/2020).

" Penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa bekerja,
berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Masyarakat inklusif harus
terwujud tanpa melihat latar belakang apa pun, menyandang disabilitas atau tidak," tambah dia.

Lebih lanjut kata dia, isu atau tantangan kedua yang harus diselesaikan bersama bukan hanya
oleh pemerintah dan perusahaan atau dunia usaha, tapi juga dengan komunitas masyarakat
menyangkut kompetensi penyandang disabilitas.
Dia menambahkan, untuk mengakomodir kepentingan tersebut, akses terhadap pelatihan
berkualitas bagi penyandang disabilitas sangat penting. Pihaknya terus mendorong Balai Latihan
Komunitas (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar dapat memfasilitasi
bakat dan minat penyandang disabilitas.
"BLK milik pemerintah maupun BLK Komunitas kita dorong untuk menjadi BLK inklusi, sehingga
dapat diakses oleh penyandang disabilitas," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, perlindungan terhadap penyandang disabilitas
harus didasari pada paradigma Hak Asasi Manusia (HAM), bukan berdasar pada paradigma
karitatif dan amal.

Menurut Jokowi, peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini harus jadi momentum untuk
mengubah paradigam karitatif menjadi HAM. Jokowi mengaku, pemerintah ingin secara terus-
menerus meningkatkan kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah juga ingin menjamin akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, serta membangun
infrastruktur yang aksesibel dan bebas hambatan bagi disabilitas. Untuk mendukung hal
tersebut, Jokowi meneken sejumlah aturan seperti peraturan pemerintah (PP) tentang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Berikutnya, PP tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormataan,
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, PP tentang akomodasi yang layak
bagi peserta didik penyandang disabilitas, serta PP tentang akomodasi yang layak dalam proses
peradilan.

95