Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

"Kami akan terus melanjutkan aksi bersama di daerah dengan tuntutan yang sama," kata Ketua
Federasi Buruh Lintas Pabrik, Jumisih, kepada Tempo, kemarin.
Ia mengatakan buruh dan berbagai elemen akan berunjuk rasa di tiga titik di Jakarta, yaitu
Istana Negara, kantor Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka
ikut menyasar Balai Kota karena berencana menyampaikan tuntutan berbeda, yaitu meminta
pemerintah provinsi menaikkan upah minimum provinsi pada tahun depan.

Jumisih mengatakan buruh dan berbagai elemen lainnya akan terus mendesak Presiden Jokowi
untuk mengoreksi UU Cipta Kerja. Ia melihat UU Cipta Kerja itu sangat berpihak kepada pemodal
dibanding buruh dan sektor lainnya. Desakan tersebut disampaikan kepada Jokowi karena UU
Cipta Kerja merupakan inisiatif pemerintah.

Pertimbangan lain penolakan mereka adalah menganggap UU Cipta Kerja memiliki kecacatan
substansi, dari proses perencanaan, perumusan, pembahasan, hingga pengesahan. Di samping
itu, kata Jumisih, terdapat banyak kesalahan substansi dalam omnibus law yang sudah diteken
oleh Presiden Jokowi itu.

Menurut Jumisih, aliansi masyarakat sipil yang terdiri atas buruh, masyarakat, dan mahasiswa
sudah bersepakat tidak akan mengajukan uji materiil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Sebab, kata dia, langkah uji materiil justru menjadi bentuk pengakuan terhadap proses
perumusan dan pengesahan omnibus law.

Upaya berbeda ditempuh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat
Pekerja Singaperbangsa, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani
Nuwa Wea, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Mereka memilih mengajukan uji
materiil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, pekan lalu. "Kami juga menuntut DPR
menerbitkan legislative review terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020," kata Presiden KSPI, Said
Iqbal.

Kelompok buruh ini dianggap lebih kooperatif terhadap pemerintah. Said Iqbal dan Andi Gani
diundang ke Istana saat pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Kementerian
Ketenagakerjaan juga mengajak KSPI untuk membahas empat aturan turunan omnibus law
terkait dengan perburuhan pada pertengahan Oktober lalu.

Adapun pemerintah tetap berkukuh tak akan menerbitkan perpu ataupun memperbaiki berbagai
kekeliruan pengetikan dalam undang-undang tersebut. Saat ini pemerintah justru menggeber
pembuatan aturan turunan omnibus law. Sesuai dengan rencana, pemerintah akan membuat 40
peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden.

Staf Khusus. Menteri Koordinator Perekonomian BidangRegulasi,Penegakan Hukum, dan
Ketahanan, Elen Setiadi, mengatakan pemerintah telah membuat situs uu-ciptakei-ja.go.id agar
publik dapat mengakses semua rancangan aturan turunan omni-bus law.

Hingga kemarin, pemerintah sudah membuat tujuh draf rancangan peraturan'pemerintah dan
diunggah dalam situs tersebut. Setiap draf di web-site itu terdapat kolom khusus sebagai tempat
masyarakat memberi masukan terhadap rancangan tersebut.

Elen mengatakan pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mem-publikasikan draf lainnya.
"Kami lakukan dengan proses yang terbuka dan transparan," katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah berencana menjaring pendapat secara langsung. Pekan ini,
pemerintah akan mengundang sejumlah akademikus. Setelah itu, pemerintah akan meminta
pendapat dari organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, serta buruh.

* DEWI NURITAI FAJAR PEBRIANTO | ROBBY IRFANY

11