Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 17
Judul Serap Aspirasi Bukan Formalitas
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Age
Tanggal 2020-11-10 04:33:00
Ukuran 337x105mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 111.210.000
News Value Rp 333.630.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Bayu Dwi Anggono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) Ini kritik bagi kita
semua, ruang partisipasi publik itu kerap hanya menjadi formalitas. Selain spektrum publik yang
diundang terbatas, mereka yang memberikan masukan itu pun tidak dihiraukan dalam
pengambilan kebijakan
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR) Ini merupakan kesempatan memberi penjelasan manfaat
UU Cipta Kerja bagi rakyat dan memastikan UU itu untuk dilaksanakan demi kesejahteraan
rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan ekonomi nasional
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi DPR) Kamis ini, kami akan rapat
Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Nanti akan dilihat apakah ada permintaan dari fraksi-
fraksi untuk melakukan legislative review (revisi UU) ataukah tidak terhadap UU Cipta Kerja
Ringkasan
Ruang partisipasi publik yang dibuka pemerintah dalam penyusunan peraturan pelaksana UU
Cipta Kerja diharapkan bukan sekadar formalitas. Apalagi, tenggat penyusunan hanya tiga bulan.
Waktu tiga bulan untuk menyelesaikan 44 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja
dikhawatirkan tidak memadai untuk bisa menyerap masukan publik. Ruang partisipasi publik
yang dijanjikan pemerintah dalam penyusunan seluruh aturan pelaksana tersebut diharapkan
bukan formalitas belaka.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi berjanji akan menerima
masukan dari berbagai kalangan dalam penyusunan RPP seputar kluster ketenagakerjaan di UU
Cipta Kerja. Saat ini, RPP itu masih dibahas pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.
SERAP ASPIRASI BUKAN FORMALITAS
Ruang partisipasi publik yang dibuka pemerintah dalam penyusunan peraturan pelaksana UU
Cipta Kerja diharapkan bukan sekadar formalitas. Apalagi, tenggat penyusunan hanya tiga bulan.
16
