Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 21
Judul Pemerintah Ajak Masyarakat Beri Masukan Penyusunan Aturan
Turunan UU Ciptaker
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis *
Tanggal 2020-11-10 04:31:00
Ukuran 106x329mmk
Warna Warna
AD Value Rp 57.240.000
News Value Rp 171.720.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Unjuk rasa menuntut dibatalkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih terus terjadi.
Kemarin, terdapat aksi yang menuntut dilakukannya legislative review UU Ciptaker di depan
Gedung DPR. Hari ini, rencananya juga akan ada aksi serupa yang dilakukan serikat pekerja
lainnya.
Tak lama setelah Presiden Jokowi menandatangani UU Ciptaker, berbagai serikat pekerja pun
sudah melayangkan judicial review (uji materi) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tak
hanya ingin menguji materi pasal-pasal dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Ciptaker, mereka
juga ingin menguji formil. Yang artinya, jika dikabulkan MK, maka UU Ciptaker batal seluruhnya.
PEMERINTAH AJAK MASYARAKAT BERI MASUKAN PENYUSUNAN ATURAN
TURUNAN UU CIPTAKER
Unjuk rasa menuntut dibatalkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih terus terjadi.
Kemarin, terdapat aksi yang menuntut dilakukannya legislative review UU Ciptaker di depan
Gedung DPR. Hari ini, rencananya juga akan ada aksi serupa yang dilakukan serikat pekerja
lainnya.
Tak lama setelah Presiden Jokowi menandatangani UU Ciptaker, berbagai serikat pekerja pun
sudah melayangkan judicial review (uji materi) UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tak
hanya ingin menguji materi pasal-pasal dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Ciptaker, mereka
juga ingin menguji formil. Yang artinya, jika dikabulkan MK, maka UU Ciptaker batal seluruhnya.
Kendati begitu, Pemerintah pantang mundur. Saat ini. Pemerintah tengah berupaya
merampungkan aturan turunan untuk pelaksanaan UU Cipta Kerja. Terkait hal ini, Pemerintah
mengajak masyarakat memberikan masukan, untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Rancangan Perpres) tentang UU Ciptaker.
20
