Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 23

Judul               Semoga Semua Aspirasi Masyarakat Diakomodir
                Nama Media          Rakyat Merdeka
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            NMM
                Tanggal             2020-11-10 04:31:00
                Ukuran              265x166mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 71.550.000

                News Value          Rp 214.650.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Pemerintah meminta masukan publik terkait aturan turunan UU Ciptaker . Apa tanggapan Anda?

              Ajakan Pemerintah itu bagus ya. Karena, dengan cara seperti itu, masukan dari buruh atau dari
              masyarakat bisa didengar Pemerintah.

              Apakah masukan itu akan ditindaklanjuti Pemerintah?

              Mudah-mudahan, masukan dari masyarakat, bisa ditindaklanjuti Pemerintah.



              SEMOGA SEMUA ASPIRASI MASYARAKAT DIAKOMODIR

              Saleh Partanoan Daulay
              Anggota Komisi IX DPR

              Justru harus disampaikan juga masukan-masukan dari buruh atau masyarakat itu. Nanti dikawal,
              terkait apa yang sudah menjadi pendapat masyarakat itu.

              Pemerintah meminta masukan publik terkait aturan turunan UU Ciptaker . Apa tanggapan Anda?

              Ajakan Pemerintah itu bagus ya. Karena, dengan cara seperti itu, masukan dari buruh atau dari
              masyarakat bisa didengar Pemerintah.

              Apakah masukan itu akan ditindaklanjuti Pemerintah?

              Mudah-mudahan, masukan dari masyarakat, bisa ditindaklanjuti Pemerintah.

              Apakah Anda tahu akan ditindaklanjutinya seperti apa?

              Tindak lanjutnya itu saya belum tahu, apakah bisa melalui jalur legislative review di DPR. atau
              mungkin mengawalnya dengan aturan turunan Omnibus Law itu.

              Apa saran Anda untuk Pemerintah?


                                                           22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28