Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 27
Undang Ciptaker. Termasuk, organisasi buruh yang masuk forum tripartit pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker.
Contohnya?
KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) menyatakan kecewa terhadap UU Ciptaker.
Makanya, mereka tetap melakukan aksi.
Soalnya, ketika mereka memberikan masukan, itu tidak diakomodir. Begitu juga tim yang
dibentuk DPR.
Makanya, mereka tetap ikut aksi, itu satu. Pemerintah seakan-akan tidak melihat hal itu.
Apa alasan lain menolak ajakan Pemerintah ini?
Kedua, secara substansi, Undang-Undang Ciptaker melemahkan buruh. Maka, aturan turunannya
tidak akan lebih baru dari undang-undangnya.
Secara logika, peraturannya tidak akan mungkin lebih baik dari undang-undangnya. Makanya,
kalau ada serikat buruh ikut proses pembuatan Peraturan Pemerintah tersebut, itu hanya serikat
buruh yang tidak cerdas. Serikat buruh yang tidak pantas mengatasnamakan buruh.
Kenapa begitu?
Dalam logika hukum, tidak mungkin aturan turunan itu, lebih baik dari undang-undangnya.
Contoh tentang apa?
Misalnya upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) itu kan dengan syarat. Kalau dulu, itu
wajib. Syaratnya itu nanti yang akan dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintah.
Itu saja sudah menunjukkan, peraturannya tidak akan lebih baik dari yang sebelumnya.
Sebelumnya, UMSK wajib dijalankan perusahaan. Apalagi, pada umumnya, UMSK berbagai
wilayah itu di atas UMP (Upah Minimum Provinsi).
Mengenai batas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau tenaga kontrak, rencananya diatur
melalui aturan turunan UU Ciptaker. Bukankah itu bisa jadi lebih baik?
Kenapa dianggap akan menjadi lebih baik? Dalam Undang-Undang yang lama, kontrak kerja itu
bisa dilakukan dua kali, dengan masa perpanjangan satu kali. Lalu, masa kontrak itu maksimal
tiga tahun. Nah, pasal itu kan dihapus dalam UU Ciptaker.
Artinya, kalau nanti dibuat aturan turunannya, batas waktu PKWT akan di atas itu. Kontrak bisa
lima atau 10 tahun. Tidak mungkin akan tetap tiga tahun atau kurang dari itu.
Kenapa begitu?
Karena, kalau mau tetap begitu, tidak mungkin aturan yang lama dihapus. NDA
26
