Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 24
Pemerintah harus menjelaskan, pembuatan portal untuk menampung masukan itu,
mengarahnya kemana. Dengan begitu, masyarakat bisa mengerti. Bukan hanya menampung,
namun juga menindaklanjuti.
Karena, kalau sekadar menampung, itu berarti biasa saja. Kalau sudah menampung, semestinya
ditindaklanjuti.
Menurut Pemerintah, masukan di portal ini untuk aturan turunan Undang-Undang Ciptaker.
Bagaimana menurut Anda?
Nah, itu berarti sudah benar.
Langkah yang diterapkan untuk menampung aspirasi itu sudah tepat?
Itu bisa jadi ditampung dalam turunan Omnibus Law ini. Berarti, Pemerintah ingin mengawal
masukan dari masyarakat itu. Semoga semua aspirasi masyarakat itu bisa diakomodir dalam
aturan turunan. Itu positif ya.
Apakah cara seperti ini akan efektif dibandingkan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)?
Mau gimana lagi ya cara yang akan dilakukan masyarakat. Kalau judicial review, masyarakat
belum tentu menang. Menurut saya, langkah yang paling efektif ya di situ (portal).
Serikat buruh mengaku tidak akan memberikan masukan terkait aturan turunan Omnibus Law
ini. Apa tanggapan Anda?
Justru harus disampaikan juga masukan-masukan dari buruh atau masyarakat itu. Nanti dikawal,
terkait apa yang sudah menjadi pendapat masyarakat itu.
Kalau tidak?
Kalau nanti tidak dimasukkan, justru Pemerintah akan menyalahkan lagi.
Maksudnya bagaimana?
Nanti Pemerintah bilang, kan buruh sudah diberikan kesempatan, tapi tidak mau. Berarti yang
tidak mau itu buruh atau pekerja. Itu nanti saling menyalahkan lagi.
Lebih baik buruh ikut memberi masukan untuk aturan turunan Omnibus Law. Namun, tidak ada
jaminan masukan itu akan dipakai Pemerintah?
Itu harus dikawal. Karena, kalau tidak disampaikan. Pemerintah akan menyampaikan hal seperti
itu tadi. nnm
23
