Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 174
(Rp4,2 juta, red). "Kriteria dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI
Jakarta," begitu bunyi Pasal 3 ayat (2) Pergub 103/2020.
Pengusaha yang tidak mengajukan penangguhan dan permohonan pembayaran UMP sama
seperti besaran UMP 2020 wajib membayar UMP 2021 sebesar Rp4,4 juta. Ada sanksi yang bakal
dikenakan kepada pengusaha yang melanggar ketentuan UMP. Pergub juga mengatur upah
minimum sektoral provinsi (UMSP) yang belum ditetapkan, dapat diusulkan dan ditetapkan atas
dasar kesepakatan asosiasi perusahaan dengan serikat buruh terkait pada sektor yang
bersangkutan.
Dalam Pergub yang ditetapkan 30 Oktober 2020 ini juga mengatur 3 kebijakan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan buruh. Pertama, bantuan layanan transportasi. Kedua, penyediaan
pangan dengan harga murah. Ketiga, biaya personal pendidikan.
Sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, menyayangkan kebijakan sejumlah
kepala daerah (Gubernur) yang menaikkan upah minimum tahun 2021. Menurutnya ini
menunjukkan kepala daerah yang bersangkutan tidak melihat kondisi riil dan upah minimum
sebagai jaring pengaman sosial. "Kami tidak akan melayangkan gugatan, tapi hanya
menyayangkan kebijakan ini," katanya.
173
