Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

"Buruh meminta agar DPR memanggil Menaker menaikkan upah minumim 2021," kata Said
Iqbal.
Lebih lanjut, Said mengatakan massa buruh akan secara terus menerus melakukan aksi hingga
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibatalkan dan dicabut.

"Aksi ini adalah aksi yang akan dilakukan terus menerus agar memastikan bahwa omnibus law
uu 11/2020 tentang Cipta Kerja dibatalkan dicabut dan direvisi oleh legislative review,"
tandasnya.

Adapun hingga berita ini ditulis aksi buruh masih berlangsung. Orasi demi orasi terus
disampaikan perwakilan massa mendesak UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.

Terpantau massa berjumlah ratusan yang mulai berkumpul dan berdatangan di depan Gedung
DPR RI. Mereka datang dengan berbagai kendaraan dari mulai mobil bus hingga kendaraan roda
dua.

Sementara arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI yakni Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi
masih tampak dibuka. Kendaraan yang melintas agak sedikit tersendat.

KSPI sedianya berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI sekira pukul
10.30 WIB siang ini. Diprakirakan akan ada 1.000 orang yang hadir dalam aksi tersebut.

Mereka menuntut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibatalkan melalui
mekanisme legislatif review. Selain itu, tuntutan lainnya yakni meminta adanya kenaikan upah
minimum di tahun 2021. Untuk mengamankan jalannya aksi, polisi menerjunkan ribuan personel
gabungan. Personel itu terdiri dari unsur Polri, TNI dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengimbau pada buruh dari Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang bakal melakukan demo tolak Omnibus Law - Undang-
Undang Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta untuk tertib dalam
menyampaikan aspirasinya.

Yusri juga meminta pada massa aksi untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagai
upaya pencegahan terhadap penyebaran pandemi Covid-19.

175