Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 222
pelaksanaan UU Cipta Kerja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Senin, 9 November 2020.
Saat ini, kata Airlangga, pemerintah tengah merampungkan 44 peraturan pelaksanaan omnibus
law Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan 4 Rancangan Perpres. Sebanyak 19
kementerian/lembaga menjadi penanggung jawab dari draf RPP/ Rancanagan Perpres, bersama
lebih dari 30 kementerian atau lembaga lainnya.
Seluruh kementerian atau lembaga terkait, kata dia, nantinya juga akan melakukan sosialisasi,
publikasi, dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draf 40 RPP dan 4 Rancangan
Perpres, baik yang akan dilakukan di Jakarta maupun di daerah, untuk menampung masukan
semua pihak terkait secara lebih komprehensif.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi disahkan dan ditandatangani
oleh Presiden Joko Widodo serta diundangkan pada tanggal 2 November lalu. lalu.S dengan
pengaturan pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, maka Peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan.
Sementara pemerintah merampungkan aturan turunan UU Cipta Kerja, para buruh dan
mahasiswa terus berunjuk rasa menolak UU sapu jagat tersebut. Langkah konstitusional lawat
pengajuan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) pun ditempuh sejumlah pihak untuk
membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.
221
