Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 3
Judul Aturan Cuti Melahirkan, Haid, dan Istirahat Buruh di UU Cipta Kerja
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://health.detik.com/berita-detikhealth/5248441/aturan-cuti-
melahirkan-haid-dan-istirahat-buruh-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Rosmha Widiyani
Tanggal 2020-11-10 07:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Hak tidak masuk kerja karena sakit akibat haid,
istilah di UU 13 tahun 2003 'istirahat' bukan cuti, dan istirahat melahirkan, bukan cuti hamil,
serta hak lainnya atas cuti dan istirahat, tetap masih berlaku
Ringkasan
Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang mengatur hak dan kewajiban
pekerja. Aturan hak salah satunya terkait cuti dan istirahat yang bisa digunakan para buruh.
Hak cuti yang menjadi sorotan adalah hamil, melahirkan, dan haid yang dikhawatirkan berubah.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, UU Cipta Kerja Omnibus Law tidak
mengubah ketentuan dalam hal tersebut.
ATURAN CUTI MELAHIRKAN, HAID, DAN ISTIRAHAT BURUH DI UU CIPTA KERJA
Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang mengatur hak dan kewajiban
pekerja. Aturan hak salah satunya terkait cuti dan istirahat yang bisa digunakan para buruh.
Hak cuti yang menjadi sorotan adalah hamil, melahirkan, dan haid yang dikhawatirkan berubah.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, UU Cipta Kerja Omnibus Law tidak
mengubah ketentuan dalam hal tersebut.
"Hak tidak masuk kerja karena sakit akibat haid, istilah di UU 13 tahun 2003 'istirahat' bukan
cuti, dan istirahat melahirkan, bukan cuti hamil, serta hak lainnya atas cuti dan istirahat, tetap
masih berlaku," kata Ida saat dihubungi detikcom.
Ida juga menjelaskan, hak atas upah pekerja/buruk karena menjalankan cuti atau istirahat
tersebut masih berlaku. Ketentuan akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP).
2