Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

Dengan pernyataan tersebut, berikut hak buruh atas cuti dan istirahat dalam UU Cipta Kerja
Omnibus Law 1. Hak atas istirahat Aturan tercantum dalam Bagian Kedua tentang
Ketenagakerjaan yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU 13/2003. Ketentuan dalam
pasal 79 diubah terkait istirahat antara jam kerja dan mingguan dalam ayat 2. Berikut bunyinya:
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada
pekerja/buruh paling sedikit meliputi: a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak
termasuk jam kerja dan b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu.

2. Hak atas cuti tahunan Ayat berikutnya menjelaskan cuti tahunan bagi pekerja yang telah
bekerja selama 12 bulan terus menerus. Berikut bunyi aturan terkait hak cuti tahunan dalam UU
Cipta Kerja Omnibus Law: (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib
diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja
setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus.

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3. Hak atas istirahat/cuti hamil dan melahirkan Ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang
Ketenagakerjaan pasal 82 yang harus ditaati pengusaha/pemberi kerja. Berikut bunyi ketentuan
yang tidak berubah dalam UU Cipta Kerja : (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh
istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu
setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau
bidan.

4. Hak atas istirahat/cuti haid Hak pekerja saat sedang datang bulan tercantum dalam pasal 93
ayat dua butir b. Ketentuan juga menyatakan, pengusaha wajib membayar penuh upah pekerja.
Berikut bunyi ketentuan yang tidak diubah dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law: b.
pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak
dapat melakukan pekerjaan.

5. Mungkinkah hak cuti dan istirahat bertambah? UU Cipta Kerja Omnibus Law mungkin bisa
memberi tambahan cuti dan istirahat bagi buruh/pekerja. Namun kemungkinan bergantung pada
kesepakatan antara buruh dan pemberi kerja. Berikut bunyi aturan dalam pasal 79 yang
mengalami perubahan: (5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat
satu, ayat dua butir satu, dan ayat tiga, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat lima
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(row/erd) .

3