Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 33
dengan P3MI sebagai mitra penting Pemerintah dalam membantu program perluasan
kesempatan kerja, " kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2020).
KEMNAKER SIAPKAN ATURAN TURUNAN UU PERLINDUNGAN PMI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah berusaha
menyelesaikan aturan turunan tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut
diungkapkan Ida dalam Rakor Evaluasi Kinerja Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) dan sosialisasi Peraturan P3MI.
"Tujuan acara ini selain untuk evaluasi atas kinerja P3MI secara periodik dan sustainable
(berkelanjutan), tetapi juga sebagai sarana silaturahmi antara Kementerian Ketenagakerjaan
dengan P3MI sebagai mitra penting Pemerintah dalam membantu program perluasan
kesempatan kerja, " kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2020).
Saat ini, lanjut Ida, aturan turunan tersebut masih menyisakan dua Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) yakni RPP Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan RPP
Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta
satu Rancangan Perpres (Rancangan Perpres Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan).
Ida melanjutkan setidaknya ada 324 perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Ida pun berpesan agar ratusan P3MI tersebut
bekerja sebaik-baiknya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
"Meski memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia
(PMI), saya minta semua P3MI wajib peningkatan profesionalisme dalam menjalankan roda
usahanya, " tutur Ida.
Ida memaparkan data lima tahun terakhir yang mencatat 86 P3MI yang dapat menempatkan
PMI di atas 4000 orang. Ada juga 72 P3MI yang mampu menempatkan 2.000 hingga 4.000 PMI.
Sayangnya masih ada sekitar 40 P3MI yang tidak menempatkan sama sekali.
Ida memahami setiap P3MI dalam memulai usahanya memiliki latar belakang berbeda-beda
mulai dari profesionalisme bisnis hingga kedekatan emosional dengan mitra usaha maupun
pengguna di negara penempatan. Untuk itu dirinya meminta agar P3MI lebih inovatif dan kreatif
dalam melakukan perluasan usaha penempatan.
"Tidak hanya untuk satu wilayah tertentu, tetapi juga mampu mencari peluang pasar kerja bagai
PMI di wilayah lainnya, seperti ke wilayah Eropa dan Amerika, " ungkap Ida.
Sementara itu, Dirjen Binapenta Suhartono mengatakan tujuan digelarnya Rakor P3MI untuk
melaksanakan satu tugas Kemnaker dalam melakukan pembinaan melalui evaluasi kinerja P3MI
guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penempatan terhadap CPMI atau PMI.
"Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode self assessment dengan pengisian kuesioner
dari masing-masing P3MI. Pertanyaan- pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut
penyusunannya telah disesuaikan dengan ketentuan evaluasi kinerja tiap P3MI dalam
penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia," imbuhnya.
Di sisi lain, Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI ) Tatang
Budie Utama Razak menyambut positif kegiatan Kemnaker dan BP2MI bertemu dengan ratusan
P3MI. Mengingat pelaksanaan P3MI keluar negeri ini memiliki skema Bussiness to Bussiness,
maka evaluasi yang dilakukan pada Rakor ini, patut digelar secara periodik.
32
