Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 60
Judul Pencairan BSU, Kemenaker Lakukan Pemadanan Data Wajib Pajak
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/359591-pencairan-bsu-
kemenaker-lakukan-pemadanan-data-wajib-pajak
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-09 21:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa
diperlukan adanya pemadanan data penerima BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat
Jenderal Pajak (DJP)
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah hasil nya sudah kami terima hari
Jumat lalu dan dapat kami jadikan dasar untuk proses pembayaran termin II hari ini
Ringkasan
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) menuturkan dalam proses pencairan bantuan
subsidi upah (BSU) termin II berbeda dari sebelumnya. Kementerian tersebut melakukan
pemadanan data dengan data wajib pajak pekerja yang menerima bantuan tunai tersebut.
"Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima
BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Senin (9/11).
PENCAIRAN BSU, KEMENAKER LAKUKAN PEMADANAN DATA WAJIB PAJAK
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) menuturkan dalam proses pencairan bantuan
subsidi upah (BSU) termin II berbeda dari sebelumnya. Kementerian tersebut melakukan
pemadanan data dengan data wajib pajak pekerja yang menerima bantuan tunai tersebut.
"Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima
BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, Senin (9/11).
Menurut Ida, setelah pembayaran BSU termin I selesai pada dua minggu lalu, Kemenaker
bersama BPJS Ketenagakerjaan saling berkoordinasi dengan DJP untuk melakukan pemadanan
data tersebut.
59
