Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 58

Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta satu Rancangan Perpres (Rancangan
              Perpres Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan).


              PEMERINTAH SEGERA SELESAIKAN RPP TENTANG PERLINDUNGAN BURUH
              MIGRAN

              MENTERI  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menyatakan  Pemerintah  terus  berupaya
              menyegerakan penyelesaian aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
              Pekerja Migran Indonesia (PMI).

              Saat ini masih tersisa dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang belum keluar yakni RPP
              Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan RPP Penempatan dan Pelindungan Awak
              Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta satu Rancangan Perpres (Rancangan
              Perpres Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan).

              Hal  tersebut  diungkapkan  Menaker  Ida  dalam  Rakor  Evaluasi  Kinerja  Penempatan  dan
              Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  sosialisasi  Peraturan  P3MI  yang
              diselenggaran di Jakarta pada Senin (9/11).

              "Tujuan  acara  ini  selain  untuk  evaluasi  atas  kinerja  P3MI  secara  periodik  dan  sustainable
              (berkelanjutan),  tetapi  juga  sebagai  sarana  silaturahmi  antara  Kementerian  Ketenagakerjaan
              dengan  P3MI  sebagai  mitra  penting  Pemerintah  dalam  membantu  program  perluasan
              kesempatan kerja, " kata Menaker Ida.

              Saat ini ada 324 perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
              Indonesia (SIP3MI). Menaker berpesan agar ratusan P3MI tersebut bekerja sebaik-baiknya dan
              profesional  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  medeamanah  Undang-Undang
              Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

              "Meski  memiliki  kemampuan  berbeda-beda  dalam  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
              (PMI),  saya  minta  semua  P3MI  wajib  meningkatan  profesionalisme  dalam  menjalankan  roda
              usahanya," kata Menaker Ida.

              Menaker Ida menyebut data lima tahun terakhir, terdapat 86 P3MI yang dapat menempatkan di
              atas 4000 PMI dan ada pula 72 P3MI mampu menempatkan 2000 hingga 4000 PMI.

              Namun diakui pula, masih ada sekitar 40 P3MI yang tidak menempatkan sama sekali.

              Menaker Ida memahami setiap P3MI dalam memulai usahanya memiliki latar belakang berbeda-
              beda. Ada murni karena profesionalisme bisnis dan ada pula karena kedekatan emosional dengan
              mitra usaha maupun pengguna di negara penempatan.

              "Untuk itu, saya minta kepada saudara agar dapat lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan
              perluasan  usaha  penempatan.  Tidak  hanya  untuk  satu  wilayah  tertentu,  tetapi  juga  mampu
              mencari  peluang  pasar  kerja  bagai  PMI  di  wilayah  lainnya,  seperti  ke  wilayah  Eropa  dan
              Amerika,"ujar Menaker Ida.

              Sementara  Dirjen  Binapenta  Suhartono  mengatakan  tujuan  digelarnya  Rakor  P3MI  untuk
              melaksanakan satu tugas Kemnaker dalam melakukan pembinaan melalui evaluasi kinerja P3MI
              guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penempatan terhadap CPMI atau PMI.

              "Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode self assessment dengan pengisian kuasioner
              dari  masing-masing  P3MI.  Pertanyaan-  pertanyaan  yang  ada  di  dalam  kuasioner  tersebut
              penyusunannya  telah  disesuaikan  dengan  ketentuan  evaluasi  kinerja  tiap  P3MI  dalam
              penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia," ujarnya.
                                                           57
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63