Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 119
Judul Kepala BP2MI: Negara Harus Menghargai Peran Pekerja Migran
Indonesia
Nama Media kompas.com
Newstrend Kerja Sama BP2MI, BNI, dan Jasindo
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/08/15/12080051/kepala-
bp2mi--negara-harus-menghargai-peran-pekerja-migran-indonesia-
Jurnalis Alek Kurniawan
Tanggal 2021-08-15 12:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan,
sebagai negara besar, Indonesia harus menghargai pahlawan devisa, yakni Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Atas dasar itu, BP2MI menjalin kerja sama dengan Bank Negara Indonesia
(BNI) dan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk menghadirkan beberapa program yang akan
memudahkan PMI.
KEPALA BP2MI: NEGARA HARUS MENGHARGAI PERAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan,
sebagai negara besar, Indonesia harus menghargai pahlawan devisa, yakni Pekerja Migran
Indonesia (PMI).
Atas dasar itu, BP2MI menjalin kerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Asuransi
Jasa Indonesia (Jasindo) untuk menghadirkan beberapa program yang akan memudahkan PMI.
“Pertama, program kredit tanpa agunan (KTA) dengan bunga pinjaman hanya 11 persen. Kedua,
program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan sebesar 6 persen,” kata Benny dalam
rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (15/8/2021).
Dengan kedua program inisiatif tersebut, PMI bisa semakin terbantu karena tidak lagi harus
berhubungan dengan rentenir yang menawarkan bunga pinjaman besar.
Pada dasarnya, negara sudah memperjuangkan pelindungan dan penempatan PMI dengan
kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia pasal 30 yang menyatakan bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan.
“Namun, pasal tersebut tidak merinci cukup jelas terkait biaya penempatan. Padahal, dalam
praktiknya, tidak jelas siapa yang harus dibebaskan dan negara mana yang bebas penempatan.
118
