Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

"Pelaksanaan vaksin tidak dapat dilepaskan dari usaha pencapaian target penempatan dan
perlindungan PMI dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional," kata Kepala Staf
Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan tertulis, kemarin.

Menurut Moeldoko, KSP membentuk tim verifikasi untuk memantau penanganan covid-19 di
beberapa kawasan di Kalimantan Utara. Hasilnya, PMI yang kepulangannya ditangani Unit
Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) masih kesulitan
mendapatkan vaksin.

"Ada permasalahan, terutama pada daerah, seperti Batam, Entikong, dan Nunukan, karena
daerah tersebut memiliki keterbatasan dalam penyediaan tes, vaksinasi, karantina, perawatan,
dan keterbatasan tenaga kesehatan," ujar Moeldoko.

Moeldoko mengutip data BP2MI yang menyebut Indonesia memberangkatkan lebih dari 200 ribu
PMI sebelum pandemi. Namun, sejak 2020. PMI yang berangkat hanya 113 ribu dan menjadi 36
ribu selama Januari-Juni 2021.
Sementara itu, ada 86 ribu PMI yang pulang ke Indonesia selama Januari hingga Mei 2021.
Sementara itu, PMI yang habis kontraknya dari Juni hingga Juli 2021 mencapai 39 ribu orang.

"Kepulangan PMI ini jika tidak dikoordinasikan dengan baik berpotensi menimbulkan lebih
banyak masalah baru dalam mengendalikan penyebaran covid-19," papar Moeldoko.

Sementara itu, Pemkab Lembata, NTT, menyitir ratusan ribu warga setempat belum menjalani
vaksinasi karena termakan isu hoaks. Selain itu, stok vaksin yang belum memadai juga
menyebabkan banyak warga belum divaksin.

Menurut data Pemda Lem-bata. sebanyak 130 ribu warga belum menjalani vaksinasi, sedangkan
10 ribu lebih telah mengikuti vaksinasi.
"Tugas kami memaksimalkan vaksinasi," ungkap Plt Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday,
kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. Manto Beyeng. menjelaskan target penerima
vaksin di Lembata mengalami peningkatan karena anak usia 12 tahun dan remaja 18 tahun juga
wajib divaksin. (MedconvPT/X-3)

155