Page 168 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Ringkasan

Dalam pernyataannya pada rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 5 Agustus lalu, Ketua KPK Firli Bahuri
memberikan apresiasi kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Menurut Firli,
sistem Prakerja adalah ‘best practice’ yang bisa dijadikan contoh bagi program-program
pemerintah lainnya. Menurut Firli, perubahan dan adaptasi digital yang dilakukan Kartu Prakerja
terbukti bisa menjangkau begitu banyak daerah di Indonesia dengan meminimalisir persoalan
dalam pelaksanaan program.

KPK AKUI KARTU PRAKERJA JADI 'BEST PRACTICE' PROGRAM PEMERINTAH

Dalam pernyataannya pada rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 5 Agustus lalu, Ketua KPK Firli Bahuri
memberikan apresiasi kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Menurut Firli,
sistem Prakerja adalah ‘best practice’ yang bisa dijadikan contoh bagi program-program
pemerintah lainnya.

Menurut Firli, perubahan dan adaptasi digital yang dilakukan Kartu Prakerja terbukti bisa
menjangkau begitu banyak daerah di Indonesia dengan meminimalisir persoalan dalam
pelaksanaan program. Apresiasi KPK itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana
Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari saat menjadi pembicara pada Kuliah Umum
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). bertema ‘Prakerja dan Tantangan Kerja di Masa
Depan’, Sabtu, 14 Agustus 2021.

Denni Purbasari memaparkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang memiliki 135 juta
jumlah angkatan kerja dengan 90 persen di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan
bersertifikat. Demikian pula profil 7 juta jumlah pengangguran kita, 91 persen di antaranya belum
pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

Doktor ekonomi lulusan University of Colorado at Boulder, Amerika Serikat, itu menekankan,
dengan tuntutan profesi makin dinamis, kita harus beradaptasi, terutama dengan meningkatkan
keterampilan diri. Untuk ini, pemerintah tak bisa sendiri dalam pengembangan kualitas sumber
daya manusia, harus bergerak bersama masyarakat termasuk individu per individu.

“Sayangnya, baik perusahaan maupun pekerja kita cenderung tak peduli dengan skilling,
upskilling, dan reskilling sebagai upaya peningkatan kualitas angkatan kerja,” ungkapnya.

Dari sisi invididu, menyitir penelitian Bank Dunia, para pekerja menempatkan pelatihan
peningkatan skill dalam peringkat paling buncit (10) pada prioritas pengeluaran pribadinya.

“Baik bagi pekerja dengan gaji skala upah minimum maupun yang jauh di atas itu, kebanyakan
terlalu ‘pelit’ untuk menginvestasikan penambahan keterampilan bagi diri sendiri,” paparnya.

Begitu pula dari sisi manajemen. Perusahaan juga sedikit sekali menganggarkan dana untuk
pelatihan bagi pengembangan karyawannya.

“Dari sisi perusahaan, budget pendidikan dan pelatihan untuk pekerja ada di prioritas ke-6 dari
10. Jadi, memang dari kedua belah pihak ada isu terkait rendahnya kemauan pengembangan
diri sumber daya manusia,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Denni mengingatkan bahwa Kartu Prakerja bukanlah satu-satunya solusi
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja kita. Banyak kementerian dan

167