Page 175 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 175
Terkait hal tersebut, Menaker Ida memiliki empat pandangan startegis di antaranya terkait isu
kesehatan; pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental; jaminan sosial; serta
penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan.
Pertama, mengenai kesehatan Pekerja Migran Indonesia. Menurut UU PPMI, setiap CPMI harus
sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
Kedua, mengenai Pengawasan Pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut Pasal
21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja.
Ketiga, mengenai jaminan sosial, di mana jaminan sosial bagi PMI telah diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan No.18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang
dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan tiga program yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua," ujarnya.
Keempat mengenai Penyediaan Pusat Pelindungan PMI di Negara Penempatan. Terkait dengan
pusat pelindungan PMI di negara penempatan, Menaker Ida mengatakan bahwa pada prinsipnya
telah dilaksanakan oleh Perwakilan RI di negara penempatan.
"Jadi, Perwakilan RI di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase Ketenagakerjaan,
telah membuka layanan pelindungan PMI, yang dimulai dari layanan pengaduan, layanan
pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang
bertujuan untuk menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini pula, Menaker Ida memberikan apresiasinya kepada komunitas diaspora
Indonesia yang selama ini memiliki peran strategis untuk turut serta dalam merangkul Pekerja
Migran Indonesia sebagai elemen dalam diaspora Indonesia, mengingat potensi yang mereka
miliki cukup besar dalam berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri.CM
174
