Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 179
Congress Of Indonesia Diaspora (CID) dengan tema Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) di Masa
Covid-19: Tantangan, Kontribusi, dan Harapan, di Jakarta, Sabtu (14/8).
Menurut UU PPMI, setiap CPMI harus sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Menurut Pasal
21 UU PPMI, disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja. Jaminan sosial bagi PMI
telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan
Sosial Pekerja Migran Indonesia.
"Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang
dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 3 (tiga) program yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua," jelas Menaker Ida.
Terkait dengan pusat pelindungan PMI di negara penempatan, Menaker Ida mengatakan bahwa
pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh Perwakilan RI di negara penempatan.
"Jadi, Perwakilan RI di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase Ketenagakerjaan,
telah membuka layanan pelindungan PMI, yang dimulai dari layanan pengaduan, layanan
pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang
bertujuan untuk menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan," ujarnya.
Menaker Ida memberikan apresiasinya kepada Komunitas diaspora Indonesia yang selama ini
memiliki peran strategis untuk turut serta dalam merangkul Pekerja Migran Indonesia sebagai
elemen dalam diaspora Indonesia, mengingat potensi yang mereka miliki cukup besar dalam
berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri.
Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya. Komitmen ini
dilakukan dengan mengupayakan terwujudnya pemenuhan hak di setiap kegiatan penempatan,
mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja di luar negeri.
"Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah
paradigma yaitu bahwa PMI bukan lagi sebagai obyek, tetapi mereka merupakan subyek
penempatan," kata dia.
Menaker Ida menuturkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah mengharapkan bahwa
pada masa yang akan datang, tidak akan ada lagi PMI bekerja di sektor informal yang
mengandalkan low skill.
"Di mana pada sektor ini sering menjadi sumber permasalahan seperti gaji tidak dibayar, PHK,
dan kasus hukum lainnya," tegas Ida Fauziyah .
178
