Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 183
Menaker Ida berharap, pada masa akan datang tidak ada lagi PMI yang bekerja di sektor informal
dengan mengandalkan low skill.
Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
Menurut Menaker Ida, pekerjaan di sektor informal sering mengalami masalah seperti gaji tidak
dibayar, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kasus hukum lain.
Oleh karenanya, Menaker Ida memaparkan empat pandangan strategis, meliputi isu kesehatan
PMI, pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental, jaminan sosial, dan penyediaan
pusat perlindungan PMI di negara penempatan.
Terkait isu kesehatan PMI, Menaker Ida menyampaikan, berdasarkan UU PPMI, setiap Calon PMI
(CPMI) harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis.
Adapun untuk isu pengawasan pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, UU PPMI Pasal
21 telah memuat bentuk-bentuk perlindungan terhadap PMI selama bekerja.
Selanjutnya, isu mengenai jaminan sosial juga telah diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran
Indonesia.
“Dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan
yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan tiga program,” jelas Menaker
Ida, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Sabtu (14/8/2021).
Ketiga program yang dimaksud tersebut adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
Lebih lanjut, Menaker Ida memaparkan, untuk isu terkait penyediaan pusat perlindungan PMI di
negara penempatan, pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia (RI)
di negara penempatan.
“Perwakilan RI di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase Ketenagakerjaan, telah
membuka layanan pelindungan PMI,” katanya.
Adapun layanan yang diberikan antara lain layanan pengaduan, layanan pendampingan atau
advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, dan layanan lain yang bertujuan untuk
menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan.
Dalam acara CID yang bertemakan “PMI di Masa Covid-19: Tantangan, Kontribusi, dan Harapan”
tersebut, Menaker Ida juga mengapresiasi Komunitas Diaspora Indonesia yang selama ini ikut
serta merangkul PMI.
Menaker Ida menekankan, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi kepentingan
CPMI atau PMI beserta keluarganya.
Komitmen tersebut akan dilakukan dengan terus mengupayakan terwujudnya pemenuhan hak
CMPI atau PMI di setiap kegiatan penempatan, yaitu sebelum, selama, dan setelah bekerja di
luar negeri.
182
