Page 277 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Timboel mengharapkan, ke depan, pemerintah serius dan proaktif memberikan perlindungan
sosial bagi pekerja informal yang belum tersentuh bantuan. Perlindungan bagi pekerja informal
semakin mendesak, terutama mengingat jumlah pekerja informal yang terus bertambah akibat
terdampak pandemi.

”Jangan sampai program-program ini hanya untuk sekadar ada saja. Bantuan harus tepat
sasaran agar memberi nilai tambah, menggerakkan ekonomi, dan memberi rasa keadilan bagi
masyarakat yang memang butuh,” kata Timboel, Jumat (13/8/2021), dalam diskusi ”Perluasan
Kepesertaan Bantuan Subsidi Upah” yang diadakan daring oleh International Network for Social
Protection Right.

Pemerintah kerap beralasan bahwa pekerja informal tidak terdata sehingga penyaluran bantuan
menjadi sulit. Namun, sebenarnya, sebagian pekerja informal sudah menjadi anggota BP
Jamsostek dengan status peserta bukan penerima upah (BPU). Data BP Jamsostek, per tahun
2021, ada sekitar 4 juta peserta BPU yang merupakan pekerja informal. Mereka antara lain terdiri
dari pekerja rumah tangga (PRT), ojek daring, pedagang pasar, dan lain-lain.

Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Buruh Migran (JBM) Savitri Wisnuwardhani
mengatakan, mayoritas pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan buruh perempuan yang
bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga. Pemantauan JBM, dalam kurun waktu
tiga bulan pertama pada tahun 2021, jumlah PMI yang bermasalah selama pandemi ada 3.217
kasus.
Tahun 2020, jumlah kasus yang menimpa PMI tercatat lebih tinggi, yakni 10.484 kasus. Sebagian
besar kasus yang tercatat adalah gaji yang tidak dibayar, terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK), pemulangan ke negara asal, serta kasus pekerja migran yang meninggal.

”Jadi, sebenarnya bicara perlindungan, pekerja migran sangat membutuhkan perhatian
pemerintah. Namun, sayangnya berbagai bantuan untuk pekerja, dari BSU, Kartu Prakerja, dan
lain-lain, belum bisa diakses pekerja migran, karena kami tidak termasuk pekerja formal dan
peserta penerima upah (PU) di BP Jamsostek,” kata Savitri.
Akan dikaji

Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja Andi
Awaluddin mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana menjadikan
program BSU sebagai program yang berkelanjutan. ”Jadi, bukan hanya untuk sekali saat kita
sedang terpuruk karena pandemi, tetapi kami usulkan ini jadi program berkelanjutan,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah telah menerima masukan dari berbagai kalangan agar pekerja sektor
informal atau peserta BP Jamsostek berstatus BPU juga bisa mendapatkan subsidi upah.
Berbagai masukan itu akan diteruskan ke Kementerian Keuangan sebagai penentu anggaran.

”Terkait pekerja informal ini menjadi pertimbangan untuk (kelanjutan program) ke depannya.
Tentu kami juga harus mendiskusikan dari sisi pendanaan karena ini faktor krusial yang akhirnya
menjadi pertimbangan kami dalam menetapkan standar penerima bantuan,” katanya.

Ia mengatakan, tahun ini, Kemenaker sebenarnya sempat mengusulkan agar subsidi upah juga
diberikan pada pekerja informal yang menjadi peserta BPU di BP Jamsostek. Usulan itu sudah
diajukan sejak Januari 2021. Gambaran awalnya, selain kepada pekerja formal, BSU juga bisa
diberikan pada sekitar 4 juta orang peserta BPU.

Namun, karena keterbatasan anggaran, rencana itu tidak bisa dieksekusi. ”Kalau bantuan mau
diberikan untuk semua (pekerja formal dan informal), dengan anggaran Rp 8,8 triliun itu, jumlah

276