Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 280
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan tenaga kerja dari lembaga pelatihan yang bekerja
sama dengan pemerintah.
Anwar mengatakan buruh yang terkena PHK tahun ini belum dapat menikmati manfaat dari
program JKP. Dengan kata lain, manfaat program JKP baru bisa dinikmati butuh yang terkena
PHK tahun depan.
"Saat ini kami menyiapkan seluruh regulasinya," jelas Anwar.
Diketahui, aturan terkait penyelenggaraan program JKP tertuang dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 37 Tahun 2021. Anwar mengatakan aturan teknis JKP tertuang dalam beberapa
peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker).
"PP Nomor 37 Tahun 2021 mengamanatkan beberapa permenaker. Salah satunnya terkait
dengan rekomposisi iuran," terang Anwar.
Aturan yang dimaksud tercantum dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program JKP. Lalu, aturan JKP
juga tertuang dalam Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat
JKP.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran
manfaat merujuk pada besaran upah terakhir pekerja atau buruh yang dilaporkan pengusaha
kepada BPJS Ketenagakerjaan selaku pelaksanaan program JKP dari kementerian.
Namun, besaran upah sebagai dasar pembayaran manfaat tidak boleh lebih dari batas atas upah
yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp5 juta. Nantinya, uang tunai akan diberikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Pencairan uang tunai bulan pertama dibayarkan setelah penerima manfaat
mengajukan manfaat JKP pada bulan pertama. Tanggal pengajuan ini akan menjadi acuan untuk
pencairan uang tunai bulan kedua sampai kelima. Sementara manfaat uang tunai akan
dibayarkan paling lama tiga hari kerja setelah penerima mengajukan manfaat JKP.
Sedangkan pencairan uang tunai bulan keenam dilakukan paling cepat lima hari kerja sebelum
berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP atau paling lambat akhir bulan keenam sejak
pencairan pertama. Kendati begitu, uang tunai bulan kedua sampai keenam akan dibayarkan
bila pekerja atau buruh yang merupakan penerima manfaat masih belum mendapat pekerjaan
baru atau aktif mencari kerja.
279
