Page 320 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

MOELDOKO PASTIKAN KAWAL PERCEPATAN PROGRAM VAKSINASI BAGI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA
Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong dan mengawal percepatan program vaksinasi bagi para
calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang akan diberangkatkan ke negara tujuan maupun
yang akan kembali ke tanah air.

Berdasarkan laporan dari tim verifikasi lapangan KSP yang memantau penanganan Covid-19 di
beberapa kawasan di Kalimantan Utara, sejumlah PMI yang proses kepulangannya ditangani Unit
Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) di Nunukan masih
kesulitan untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas, Senin (9/8/2021)
telah menunjuk KSP untuk mengkoordinasikan urusan pemberian vaksinasi bagi CPMI dan PMI
dengan BP2MI.

“Pelaksanaan vaksin tidak dapat dilepaskan dari usaha pencapaian target penempatan dan
perlindungan PMI dalam RPJMN. Perluasan penempatan ini memiliki tantangan berbeda pada
setiap negara, pada setiap jenis pekerjaan, dan dinamis seiring berjalannya waktu,” kata Kepala
Staf Kepresidenan Moeldoko pada saat rapat koordinasi dengan Kepala BP2MI di Ruang Rapat
Utama, Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (13/8/2021).
Pada kesempatan itu Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy Rachmianto
menyebutkan perlunya mengantisipasi potensi kepulangan sekitar 70 ribu PMI dari Malaysia
hingga akhir tahun.

Menanggapi hal itu Moeldoko minta hal itu harus menjadi perhatian sejumlah K/L yang terlibat.

“Kita harus bisa memastikan apakah mereka sudah mendapatkan vaksin atau belum,” ujar
Moeldoko.

Berdasarkan data dari BP2MI, setiap tahunnya pada masa sebelum pandemi, Indonesia
memberangkatkan lebih dari 200 ribu orang PMI.

Sejak tahun lalu, jumlah tersebut menurun dimana pada tahun 2020 PMI yang berangkat sekitar
113 ribu orang dan pada tahun 2021 sampai dengan bulan Juni yang PMI berangkat hanya
sekitar 36 ribu orang.

Untuk kepulangan, sejak Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, tercatat sekitar 86 ribu orang
PMI pulang ke Indonesia.

Sedangkan PMI yang habis kontraknya dari bulan Juni – Juli tercatat berjumlah sekitar 39 ribu
orang yang akan kembali ke tanah air.

Selain PMI resmi, pemerintah menghadapi kepulangan PMI yang terjadi secara non-prosedural.

Bahkan angka kepulangan non-prosedural ini diprediksi lebih banyak daripada kepulangan PMI
yang melalui jalur resmi.

“Mereka itu kebanyakan dideportasi dikarenakan ilegal, overstay, terlibat pelanggaran hukum,
ataupun sakit. Kepulangan PMI ini jika tidak dikoordinasikan dengan baik, berpotensi
menimbulkan lebih banyak masalah baru dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di
Indonesia,” ujar Moeldoko.

319