Page 321 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Sebagai informasi, BP2MI sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta
Dinas-Dinas Kesehatan di daerah untuk pelaksanaan vaksinasi dan tes PCR bagi CPMI yang akan
berangkat.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri, Satgas Covid-19, BP2MI, dan pemerintah daerah telah
melakukan prosedur kesehatan bagi WNI yang kembali ke tanah air, termasuk bagi PMI.

Namun, ada permasalahan akibat besarnya jumlah WNI yang pulang melalui titik debarkasi
terkait ketersediaan faskes, terutama pada daerah-daerah seperti Batam (Kepulauan Riau),
Entikong (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara).

Daerah-daerah tersebut memiliki keterbatasan dalam penyediaan tes, vaksinasi, karantina, dan
perawatan, serta keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas, dan anggaran, jika dibandingkan
dengan jumlah PMI yang melintas.

Moeldoko juga mendapatkan laporan tentang kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan di
beberapa daerah dengan Kementerian Kesehatan dalam menjalankan pelaksanaan vaksin di
daerah-daerah.

Satu contoh adalah beberapa Dinas Kesehatan di daerah tidak bersedia memberikan vaksin bagi
CPMI yang tidak memiliki KTP dengan alamat domisili setempat.

Masalah ini sudah berusaha diselesaikan Kemenkes dengan dilaksanakannya vaksinasi oleh UPT
Kemenkes di daerah.
Untuk itu, Moeldoko menginstruksikan agar Kemenkes dapat segera membuat surat kepada
BP2MI, berisi tentang tata cara pelaksanaan pemberian vaksin bagi CPMI agar selanjutnya dapat
dijadikan dasar pembuatan surat edaran ke UPT-UPT BP2MI di daerah.

Aspataki dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di
Pulau Jawa sudah berjalan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang berarti.

Namun, tidak demikian halnya dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di luar Jawa, dimana
masih sangat perlu untuk diperbaiki.

“Saya menegaskan kembali perlunya koordinasi antara seluruh Kementerian dan Lembaga terkait
pelaksanaan tata kelola dan penganggaran untuk penyediaan vaksinasi bagi CPMI dan PMI yang
pulang,” ujar Moeldoko.

Perbaikan proses ini akan mempermudah proses penempatan, yang pada akhirnya diyakini
meningkatkan kesejahteraan para PMI.

Moeldoko menambahkan, perencanaan vaksinasi sebaiknya diperkuat dalam pelaksanaannya
dengan memperhatikan kondisi tiap-tiap daerah, titik pemberangkatan, titik kepulangan, dan
kebijakan negara penempatan.

320