Page 327 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 327
Moeldoko pun meminta hal tersebut turut menjadi perhatian sejumlah kementerian/lembaga
yang terlibat.
“Kita harus bisa memastikan apakah mereka sudah mendapatkan vaksin atau belum,” ujar
Moeldoko.
Berdasarkan data dari BP2MI, setiap tahunnya pada masa sebelum pandemi, Indonesia
memberangkatkan lebih dari 200.000 PMI. Sejak tahun lalu, jumlah tersebut menurun, dimana
pada tahun 2020 PMI yang berangkat sekitar 113.000 orang dan pada tahun 2021 sampai
dengan bulan Juni PMI yang berangkat hanya sekitar 36.000 orang.
Sementara untuk kepulangan, sejak Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, tercatat sekitar
86.000 orang PMI pulang ke Indonesia. Sedangkan PMI yang habis kontraknya dari bulan Juni-
Juli tercatat berjumlah sekitar 39.000 orang dan akan kembali ke Tanah Air.
Selain PMI resmi, Pemerintah menghadapi kepulangan PMI yang terjadi secara non-prosedural.
Angka kepulangan non-prosedural ini diprediksi lebih banyak daripada kepulangan PMI yang
melalui jalur resmi.
“Mereka itu kebanyakan dideportasi dikarenakan ilegal, overstay, terlibat pelanggaran hukum,
ataupun sakit. Kepulangan PMI ini jika tidak dikoordinasikan dengan baik, berpotensi
menimbulkan lebih banyak masalah baru dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di
Indonesia,” kata Moeldoko.
BP2MI sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan di
daerah untuk pelaksanaan vaksinasi dan tes PCR bagi calon PMI yang akan berangkat. Selain
itu, Kementerian Luar Negeri, Satgas COVID, BP2MI, dan pemerintah daerah telah melakukan
prosedur kesehatan bagi WNI yang kembali ke Tanah Air, termasuk bagi PMI.
Namun, banyaknya jumlah WNI yang pulang melalui titik debarkasi menimbulkan permasalahan
terkait ketersediaan faskes, terutama pada daerah-daerah seperti Batam (Kepulauan Riau),
Entikong (Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara). Daerah-daerah tersebut memiliki
keterbatasan dalam penyediaan tes, vaksinasi, karantina, dan perawatan, serta keterbatasan
nakes, fasilitas, dan anggaran, jika dibandingkan dengan jumlah PMI yang melintas.
Moeldoko juga mendapatkan laporan tentang kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan di
beberapa daerah dengan Kementerian Kesehatan dalam menjalankan pelaksanaan vaksin di
daerah-daerah.
Salah satu contoh adalah beberapa Dinas Kesehatan di daerah tidak bersedia memberikan vaksin
bagi calon PMI yang tidak memiliki KTP dengan alamat domisili setempat.
Masalah ini sudah berusaha diselesaikan oleh Kemenkes dengan dilaksanakannya vaksinasi oleh
UPT Kemenkes di daerah. Untuk itu, Moeldoko menginstruksikan agar Kemenkes dapat segera
membuat surat kepada BP2MI, berisi tentang tata cara pelaksanaan pemberian vaksin bagi calon
PMI, agar selanjutnya dapat dijadikan dasar pembuatan surat edaran ke UPT-UPT BP2MI di
daerah.
Moeldoko juga menekankan agar perencanaan vaksinasi diperkuat dalam pelaksanaannya
dengan memperhatikan kondisi tiap-tiap daerah, titik pemberangkatan, titik kepulangan, dan
kebijakan negara penempatan.
326
