Page 378 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 378

"Pada  tahap  I  ini  Kemnaker  memproses  pencairan  dana  BSU  melalui  Kantor  Pelayanan
              Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII dengan nilai total Rp947,5 miliar. Selanjutnya, KPPN
              menyalurkan anggaran tersebut ke Bank Himbara, kemudian ditransfer ke rekening penerima
              BSU," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap di Jakarta, Jumat (13/8).

              Chairul  menjelaskan  anggaran  Rp947,5  miliar  tersebut,  nantinya  dialokasikan  untuk  947.499
              penerima yang proses penyalurannya tengah berlangsung. "Proses penyaluran kepada 947.499
              penerima tersebut masih berlangsung. Sedangkan untuk persentase keberhasilan penyalurannya
              kami masih menunggu feedback data dari Bank Himbara selaku bank penyalur," tambahnya.

              Sebelumnya, Kemnaker menerima data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan untuk
              penyaluran tahap I sebanyak 1 juta calon penerima.

              Pemerintah melalui Kemanker menargetkan sebanyak 8,7 juta pekerja akan menerima subsidi
              gaji pada 2021. Besaran bantuan itu Rp1 juta untuk dua bulan atau Rp500.000 per bulan.

              Syarat  Penerima  Syarat  untuk  menjadi  penerima  BSU  adalah  WNI  dibuktikan  dengan  NIK,
              terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan
              dan dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai Juni 2021.

              Selain  itu,  pekerja  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  harus  mempunyai  upah  paling  besar
              Rp3,5  juta  dan  bekerja  di  wilayah  PPKM  Level  3  dan  Level  4  yang  ditetapkan  pemerintah
              sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2021.

              Subsidi bagi pekerja itu pada tahun ini diutamakan untuk pekerja pada sektor industri barang
              konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali
              jasa pendidikan dan kesehatan.









































                                                           377
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383