Page 386 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Hal itu mengakibatkan sejumlah tempat perbelanjaan dan tempat usaha lainnya ikut tercekik,
sebab pembatasan kegiatan masyarakat ini menutup sejumlah sektor ritel hingga mengharuskan
mereka gulung tikar. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengungkapkan
keresahan berkenaan jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ( PHK )
sepanjang tahun ini.

Adapun per tanggal 7 Agustus 2021 lalu, pekerja yang mengalami PHK tercatat mencapai
538.305 orang. Hal itu disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, pada Kamis, 12 Agustus 2021. Indah
menjelaskan, jumlah itu telah melebihi 50 persen dari perkiraan Kemenaker untuk angka PHK
pada tahun ini yang sekitar 895.000 orang.

"Sampai 7 Agustus 2021 sebanyak 538.305 pekerja sudah mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT)
berarti sudah terkena PHK. Hal ini membuat kami resah," tutur Indah Anggoro Putri, dalam
Integrity Constitutional Discussion di Jakarta, Kamis, 12 Agustus 2021.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan, dihitung dari jumlah pekerja yang sudah mengklaim JHT-
nya. Kemenaker bahkan memproyeksikan sampai akhir tahun 2021, sebanyak 894.579 pekerja
bisa terkena PHK. Namun, dia menambahkan per 7 Agustus, angka pekerja yang terkena PHK
telah mencapai 538.305 orang. Hal itu dilihat dari perhitungan, maka jumlah rata-rata pekerja
yang terkena PHK tiap bulannya mencapai 76.900 pekerja. Kemudian, dia menjelaskan apabila
dikalikan 12 bulan, maka jumlahnya bisa mencapai 922.800 pekerja hingga akhir 2021. Angka
ini lebih tinggi dari proyeksi awal Kemnaker.

"Dibutuhkan penanganan yang lebih cepat untuk mengatasi kondisi ini agar laju gelombang PHK
bisa dihentikan. Jangan sampai proyeksi kalah atau salah. Lalu jadi meningkat," tutur Indah.

Dia juga menyebut, pada bulan Agustus saja sudah 538 ribu pekerja yang terkena PHK,
sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News. Oleh karena itu, demi mencegah
kenaikan angka tersebut, Kemnaker terus berusaha agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa
segera cair.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2021 dengan salah satu syarat, yakni maksimal upah pekerja tersebut Rp3,5 juta per
bulan dan apabila upah minimum setempat lebih tinggi, maka mengacu pada upah minimum
yang berlaku.
Sementara untuk masa kepesertaan aktif BPJAMSOSTEK ditentukan hingga bulan Juni 2021,
demikian rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Penyaluran dana BSU ini diberikan kepada pekerja
terdampak di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 di
seluruh Indonesia.

Rekening bank yang bisa menerima BSU ini hanya di bank yang tergabung dalam Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Besaran
BSU tahun 2021 mencapai Rp500 ribu selama 2 bulan yang diberikan sekaligus atau total
mencapai Rp 1 juta.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan dipercayakannya lagi pihaknya
untuk menyediakan data pekerja penerima BSU menunjukkan pentingnya data Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang valid.
Data kepesertaan BPJAMSOSTEK tersebut merupakan bank data pekerja terbesar di Indonesia.
Untuk itu, Anggoro mengingatkan pemberi pekerja untuk tertib kepesertaan dan selalu menjaga
validitas datanya. Para pekerja juga harus selalu memastikan telah mendapat perlindungan
BPJAMSOSTEK.***.

385