Page 446 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Untuk itu, perluasan program perlindungan sosial (perlinsos) perlu dilakukan dengan cepat dan
tepat, terutama kepada kelompok rentan dengan keterbatasan akses seperti penyandang
disabilitas yang menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, diperkirakan berjumlah
6,2 juta orang atau 2,3 persen dari total populasi, dengan status disabilitas sedang dan berat.

Pemangku kebijakan harus mengembangkan intervensi yang sesuai dengan potensi dan
hambatan penyandang disabilitas, tidak hanya sebagai respons di masa krisis seperti pandemi
Covid-19, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk pemulihan pascapandemi di sektor
perlindungan sosial, penghidupan, kesehatan, dan pendidikan.

Sebagai salah satu acuan reformasi perlinsos untuk penyandang disabilitas, Kementerian
PPN/Bappenas didukung Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan atau
KOMPAK, Menuju Masyarakat Indonesia yang Kuat dan Sejahtera atau MAHKOTA, dan Jaringan
Organisasi Penyandang Disabilitas merampungkan studi inklusif terkait Covid-19 yang menyasar
penyandang disabilitas.

Studi kuantitatif tersebut dilakukan pada April 2020, melibatkan 1.683 responden dari seluruh
Indonesia, dan dilanjutkan dengan studi kualitatif pada Juli-Agustus 2020 yang mencakup 78
informan di tujuh wilayah yang mewakili Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, serta wilayah
perkotaan dan pedesaan.

"Selain mampu melindungi masyarakat rentan dalam menghadapi krisis, perluasan program
perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19 diharapkan mampu menstimulus perekonomian
sehingga efektif dalam mencegah kondisi krisis yang jauh lebih buruk," lanjut Maliki.

Survei yang dilakukan Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk respons inklusif Covid-
19 di Indonesia di awal pandemi, yakni di April 2020, melaporkan proporsi yang signifikan, yakni
penurunan pendapatan bagi 86 persen penyandang disabilitas yang secara umum bekerja di
sektor informal.

Pemberlakuan aturan untuk menjaga jarak fisik dan pembatasan aktivitas sosial selama pandemi
membawa dampak paling besar terhadap mereka yang mengandalkan interaksi langsung dalam
melaksanakan pekerjaan seperti terapis pijat, penata rambut, dan lain-lain. Lebih jauh lagi,
tercatat hanya sekitar 40 persen responden yang sudah menerima setidaknya satu program
bantuan sosial dari pemerintah, di mana hanya empat persen dari mereka yang menerima
bantuan tunai.
Dalam situasi krisis, perempuan lebih cenderung jatuh miskin dibandingkan laki-laki, terlebih
karena dalam situasi normal, perempuan mendapatkan penghasilan yang cenderung lebih
rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan juga lebih banyak menanggung tekanan finansial, fisik
dan psikologis, terutama bila memiliki anak penyandang disabilitas.

Beratnya dampak pandemi Covid-19 juga dialami siswa penyandang disabilitas yang sejak
sebelum pandemi menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Peralihan metodologi pengajaran
menjadi via daring yang terpaksa dilakukan selama pandemi, tidak selalu berhasil untuk siswa
penyandang disabilitas.

Temuan lain dari studi kualitatif menunjukkan cakupan program perlinsos, termasuk Bantuan
Langsung Tunai yang didanai Dana Desa, mengalami peningkatan yang signifikan, jika
dibandingkan dengan di awal pandemi. Kombinasi program di tingkat nasional dan daerah yang
diluncurkan berdasarkan kewenangan wilayah telah menjangkau anggota masyarakat dari
kelompok rentan yang biasanya terluput dari skema bantuan nasional sebagai respons pandemi
Covid-19. Untuk itu, studi ini juga menyoroti pentingnya upaya memastikan kualitas data dan
perbaikan mekanisme pendataan penyandang disabilitas.

445