Page 86 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 86
menilai seharusnya PMI memiliki kemampuan atau skill yang produktif untuk mengembangkan
usaha sebelum mengajukan KUR.
"KUR disalurkan mengikuti kemampuan yang dimiliki PMI. Dengan mengetahui kemampuan,
maka pinjaman bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk kebutuhan produktif yang mempunyai nilai
tambah," kata Timboel, Minggu (15/8/2021).
Dengan demikian, alokasi KUR akan efektif dan tepat sasaran. Alhasil, kedua strategi pemerintah
- yakni pinjaman KUR dan ketentuan zero cost penempatan PMI yang tertuang dalam Peraturan
BP2MI No. 9/2021 tentang pembebasan biaya penempatan PMI - dapat direalisasikan.
Timboel mengatakan pemerintah harus menjamin penerapan zero cost untuk biaya penempatan
PMI, termasuk jaminan bahwa ongkos pekerja benar-benar ditanggung oleh perusahaan, hingga
ke level grass root.
Dengan kata lain, sambungnya, pemerintah harus bertanggung jawab mulai dari proses
perekrutratan, pelatihan, pengiriman, sampai dengan pemulangan kembali PMI.
Terkait dengan hal itu, pemerintah dinilai bisa menggenjot keterlibatan swasta untuk ikut serta
mendukung pembenahan ekosistem PMI, baik dari sisi pengawasan maupun penyesuaian
kemampuan pekerja migran.
Untuk memudahkan peningkatan kemampuan, Timboel menilai PMI mesti diikutsertakan ke
dalam program JKP sehingga mendapatkan akses untuk pelatihan, menjadi produktif, serta
memang sudah layak sebagai target nasabah yang bisa disalurkan pinjaman.
Dia juga berharap pemerintah mampu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam
melindungi hak PMI di negara rantau. Tujuannya, memastikan pendapatan para PMI tidak
dipotong oleh oknum-oknum tertentu. "Fenomena tersebut masih terjadi," kata Timboel.
85
