Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

dimulai dari nol, atau dari awal lagi, dengan demikian isi pasal-pasalnya tidak berlaku, khususnya
yang strategis/berdampak luas
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian kami meminta semua peraturan
peraturan turunan dari UU Cipta Kerja dan isi pasal pasal dalam UU Cipta Kerja tidak boleh
diterapkan.

Ringkasan
Massa buruh dari berbagai serikat mengancam bakal mogok nasional, jika pemerintah tidak
menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang Undang Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal saat aksi unjuk rasa yang mereka gelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta
Pusat.

KERAS! JIKA PEMERINTAH NGOTOT JALANKAN UU CIPTA KERJA, 2 JUTA BURUH
ANCAM MOGOK NASIONAL

Massa buruh dari berbagai serikat mengancam bakal mogok nasional, jika pemerintah tidak
menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang Undang Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal saat aksi unjuk rasa yang mereka gelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta
Pusat.

“Perlawanan kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya, diseluruh Indonesia bilamana
pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi Undang Undang (UU) Cipta Kerja Nomor
11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK,” kata Iqbal.

“Perlawanan gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama
dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi
publik,” imbuhnya.

“Karena diperkirakan Januari 2022 sudah masuk prolegnas prioritas. Tapi kalau kembali
dilakukan dengan cara-cara tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya serikat buruh dan
gerakan sosial lainnya,” sambungnya.

Kata Said Iqbal, mogok nasional itu akan dilakukan sekitar 2 juta buruh di 30 provinsi Indonesia.

“Maka sudah dipastikan gerakan mogok nasional menjadi pilihan. Sekarang ini mogok nasional
setop produksi yang direncanakan diikuti 2 juta buruh lebih dari 100 pabrik berhenti produksi,”
jelasnya.

Tuntutan Buruh Hari ini, ratusan buruh dari sejumlah serikat kembali menggelar aski unjuk rasa
di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ada tiga tuntutan yang mereka ajukan kepada
pemerintah pusat dan daerah.

“Pertama, meminta seluruh Gurbernur di Indonesia merevisi SK Upah Minimum/ UMP atau UMK.
Karena menurut kaum buruh bertentangan dengan keputusan MK Amar putusan Nomor 7,” kata
Iqbal.

Kedua, mereka meminta pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

121