Page 123 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 123
“Karena dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tersebut, jelas dikatakan
menyatakan, menangguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan
tidak boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang baru,” ujar Iqbal.
“Di dalam PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Perubahan Pasal 4 Ayat 2, jelas mengatakan
kebijakan kenaikan upah minimum adalah keputusan strategis. Oleh karena itu, kami meminta
pemerintah pusat tunduk kepada keputusan MK cabut PP Nomor 36 Tahun 2021,” sambungnya.
Ketiga, mereka meminta pemerintah pusat dan daerah, tunduk pada keputusan MK yang
menyatakan Undang-undang Cpta Kerja inkonstitusional bersyarat.
“Dibutuhkan syarat waktu 2 tahun paling lama untuk memperbaiki prosedur dan tata cara
pembentukan UU cipta kerja dari nol. Kalau prosedurnya dimulai dari nol, atau dari awal lagi,
dengan demikian isi pasal-pasalnya tidak berlaku, khususnya yang strategis/berdampak luas,”
katanya.
“Dengan demikian kami meminta semua peraturan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja dan
isi pasal pasal dalam UU Cipta Kerja tidak boleh diterapkan.” { suara }
122
