Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 163
Masa yang datang dari Kabupaten Jepara langsung memenuhi gerbang pintu masuk kompleks
gubernuran. Dengan penjagaan dari pihak kepolisian, para buruh menyuarakan penolakan atas
penetapan UMK 2022 Kabupaten Jepara yang dinilai masih rendah.
"Kami menyatakan, menolak penetapan UMK 2022 karena tidak sesuai PP 36. Kita ketahui bahwa
UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat hukum oleh MK sehingga UMK 2022 harus direvisi," ucap
orator menggunakan pengeras suara.
Perlu diketahui, UMK 2022 Kabupaten Jepara telah ditetapkan dan disahkan Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo sebesar Rp 2.108.403,11.
Angka tersebut hanya naik sekitar Rp 1.400 dibanding UMK 2021. Buruh menilai, kenaikan yang
relatif kecil itu sangat tidak layak. Terlebih, selama pandemi Covid-19, banyak buruh mengalami
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sehingga, kenaikan tersebut dirasa tak sebanding dengan penderitaan buruh. "Kenaikan itu tidak
ada rasanya. Untuk ke pabrik, naik bus saja harus bayar Rp 2.000," keluh seorang buruh yang
mengaku bernama Andi.
Beberapa perwakilan buruh diperbolehkan menemui Gubernur Ganjar di kantornya. Sementara,
massa buruh lain terus berorasi di depan kantor gubernuran sembari menunggu hasil audiensi
perwakilan mereka. Massa terus meneriakkan serikat buruh melawan upah murah. (*).
162
