Page 158 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK pun memerintahkan DPR dan
pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

"Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun
dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik," kata
Said.

Menurut dia, aksi mogok dua juta buruh dari 60 tederasi serikat pekerja nasional tersebut akan
berdampak pada setidaknya 100 pabrik. Seperti diketahui, puluhan ribu buruh dari Jabodetabek
berkumpul melakukan aksi unjuk rasa gabungan untuk menyampaikan tiga tuntutan.

Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur
tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/ kebijakan strategis yang berdampak luas,
termasuk upah.
Kedua, buruli menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

Ketiga, buruh menuntut pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
inkonstitusional secara bersyarat.

Dalam aksinya buruh menggelar aksi teatrikal manusia silver dan pengusaha dalam aksi unjuk
rasa gabungan di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Rabu. Dalam aksi tersebut, dua
manusia silver digambarkan terikat borgol, serta tokoh pengusaha dan karakter setan dengan
tanduk merah berada di belakangnya.

Harian 7i?rfi/7/Sammy

Caption-AKSI unjuk rasa gabungan buruh pada 6-10 Desember 2021, di Bundaran Patung Kuda,
Jakarta, Rabu (8/12/2021).

157