Page 157 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 157
Judul Jutaan Buruh Stop Produksi, Ekonomi Lumpuh
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Harian Terbit
Tanggal 2021-12-09 17:03:00
Ukuran 88x128mmk
Warna Warna
AD Value Rp 24.200.000
News Value Rp 242.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KAMI bisa melakukan lua juta buruh stop produksi, semua
akan rugi, ekonomi akan lumpuh. Kami tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-
sungguh menjalankan keputusan MK dan SK Gubernur
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam
proses menuju paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap
mengabaikan partisipasi publik
Ringkasan
Kalangan buruh mengancam melakukan mogok nasional Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan,
salah satunya merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP 2021. "KAMI
bisa melakukan lua juta buruh stop produksi, semua akan rugi, ekonomi akan lumpuh. Kami
tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan MK
dan SK Gubernur," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam aksi unjuk rasa gabungan pada 6-10
Desember 2021, di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/12/2021).
JUTAAN BURUH STOP PRODUKSI, EKONOMI LUMPUH
Kalangan buruh mengancam melakukan mogok nasional Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan,
salah satunya merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP 2021.
"KAMI bisa melakukan lua juta buruh stop produksi, semua akan rugi, ekonomi akan lumpuh.
Kami tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan
MK dan SK Gubernur," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam aksi unjuk rasa gabungan pada 6-
10 Desember 2021, di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Said menjelaskan, eskalasi aksi akan meningkat jika pemerintah tidak menjalankan keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat,
156
