Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Ringkasan

Kadin Indonesia merespons ancaman buruh menggelar mogok kerja nasional meminta
perubahan UMP 2022 usai putusan MK soal UU Cipta Kerja. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menanggapi ancaman aksi mogok
kerja nasional yang akan dilakukan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI). Aksi mogok kerja yang dilakukan saat ini masih menuntut kebijakan UMP yang
tak juga direvisi usai UU Cipta Kerja diminta disempurnakan dalam dua tahun oleh Mahkamah
Konstitusi.

BURUH ANCAM MOGOK KERJA TUNTUT UMP 2022 NAIK, INI RESPONS KADIN

Kadin Indonesia merespons ancaman buruh menggelar mogok kerja nasional meminta
perubahan UMP 2022 usai putusan MK soal UU Cipta Kerja. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menanggapi ancaman aksi mogok
kerja nasional yang akan dilakukan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI).

Aksi mogok kerja yang dilakukan saat ini masih menuntut kebijakan UMP yang tak juga direvisi
usai UU Cipta Kerja diminta disempurnakan dalam dua tahun oleh Mahkamah Konstitusi.

"Kan soal MK ini sudah respons, gimana MK menyatakan bahwa dalam waktu dua tahun ke
depan Undang-Undang Ciptakerja itu harus dilakukan perbaikan artinya itu merupakan sebuah
kesempatan yang sangat besar untuk serikat kerja itu melakukan masukan.," jelas dia kepada
Tirto, Kamis (9/12/2021).

"Akan tetapi, MK juga sudah katakan bahwa selama 2 tahun ini sampai adanya perbaikan segala
produk perundang-undangan dan turunannya ini tidak berlaku artinya bahwa Permen 36 tahun
2021 mengenai pengupahan dimana itu adalah dasar untuk menetapkan UMP adalah sudah sah
secara hukum," tambahnya.

Sarman menjelaskan, jika serikat buruh ingin perhitungan upah dilakukan dengan aturan lama
yang mengacu pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) maka skema tersebut tidak
berdasar pada aturan yang berlaku.

"Kalau teman-teman pekerja menuntut UMP ini dilakukan penyesuaian dengan pola lama. Yaitu
PP 78 dengan menggunakan KHL itu malah tidak sesuai dengan undang-undang tidak sesuai
dengan regulasi. Bahkan kita makin jauh nanti, malah jauh melanggar daripada regulasi dan
aturan yang berlaku," terang dia.

Maka, Sarman menilai aksi mogok yang akan dilakukan oleh serikat buruh sebaiknya tidak
dilakukan. Sarman mengatakan, pemerintah saat ini habis-habisan menjaga pergerakan orang
agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 demi memulihkan lagi situasi agar perekonomian
membaik dan kembali normal.

"Ya saat ini enggak perlu demo enggak perlu ancam mogok ya. Lakukan dialog, lakukan kajian
lakukan evaluasi. Susun narasi yang baik sampaikan pada DPR menurut saya itu yang paling pas
daripada mereka melakukan demo. Kan kita ini masih pada masa pandemi COVID 19. Kalau
sampai mogok kan buruh kita ini gak produktif nantinya buruh kita ini gak maksimal jadinya,"
terang dia.

168