Page 170 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Sebelumnya, KSPI mengancam akan melakukan aksi mogok kerja nasional jika tuntutan tidak
dikabulkan, salah satunya merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP
2021.

"Kami bisa melakukan dua juta buruh stop produksi, semua akan rugi, ekonomi akan lumpuh.
Kami tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan
MK dan SK Gubernur," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam aksi unjuk rasa gabungan pada 6-
10 Desember 2021, dilansir Antara.

Said menjelaskan bahwa eskalasi aksi akan meningkat jika pemerintah tidak menjalankan
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Omnibus Law UU 11/2020
Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu
dua tahun ke depan.

"Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun
dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik," kata
Said.
Menurut dia, aksi mogok dua juta buruh dari 60 federasi serikat pekerja nasional tersebut akan
berdampak pada setidaknya 100 pabrik.

Buruh juga menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mencabut Surat
Keterangan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022. Berdasarkan
formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun
2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.

Adapun puluhan ribu buruh dari Jabodetabek berkumpul melakukan aksi unjuk rasa gabungan
untuk menyampaikan tiga tuntutan.

Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur
tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas,
termasuk upah.

Kedua, buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

Ketiga, buruh menuntut pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
inkonstitusional secara bersyarat.

169