Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 55

Judul               Kompensasi Upah Rendah
                Nama Media          Kompas
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg6
                Jurnalis            Opini
                Tanggal             2021-12-10 04:34:00
                Ukuran              177x254mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 190.275.000

                News Value          Rp 570.825.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Penetapan upah minimum tahun 2022 merupakan yang pertama kalinya berada di bawah angka
              inflasi tahunan 2021, kecuali Banten, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Maluku Utara, Sulawesi
              Tengah,  dan  Papua  (Kompas,  24/11/2021).  Secara  faktual,  provinsi  dengan  kenaikan  upah
              minimum (UM) 2022 di bawah angka inflasi akan mengalami penurunan upah secara riil. Pada
              gilirannya,  penurunan  upah  secara  riil  itu  menurunkan  daya  beli  buruh  dan  berpotensi
              menjadikan sebagian buruh jatuh miskin, dan memperparah kemiskinan pada sebagian buruh
              lainnya.



              KOMPENSASI UPAH RENDAH

              Penetapan upah minimum tahun 2022 merupakan yang pertama kalinya berada di bawah angka
              inflasi tahunan 2021, kecuali Banten, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Maluku Utara, Sulawesi
              Tengah, dan Papua (Kompas, 24/11/2021).

              Secara faktual, provinsi dengan kenaikan upah minimum (UM) 2022 di bawah angka inflasi akan
              mengalami  penurunan  upah  secara  riil.  Pada  gilirannya,  penurunan  upah  secara  riil  itu
              menurunkan  daya  beli  buruh  dan  berpotensi  menjadikan  sebagian  buruh  jatuh  miskin,  dan
              memperparah kemiskinan pada sebagian buruh lainnya.

              Padahal, salah satu tujuan penetapan UM adalah untuk menurunkan angka kemiskinan. Direktur
              Jenderal  Pembinaan  Hubungan  Industrial  dan  Jaminan  Sosial  Kementerian  Ketenagakerjaan
              Indah  Anggoro  Putri,  dalam  siaran  pers  (14/11/2021),  menyebutkan,  penetapan  UM
              dimaksudkan sebagai salah satu instrumen pengentasan rakyat miskin.

              Keluarga buruh miskin

              Namun, dengan mencermati semakin rendahnya upah buruh secara riil, tampaknya hal itu tak
              sejalan dengan tujuan UM sebagai salah satu instrumen penghapusan kemiskinan. Bahkan, kian
              turunnya  upah  buruh  secara  riil  dikhawatirkan  akan  kian  meningkatkan  angka  kemiskinan.
              Tentunya  hal  itu  bertolak  belakang  dengan  program  penurunan  angka  kemiskinan  yang
              dicanangkan pemerintah

                                                           54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60