Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Sejatinya pemberlakuan UM memang pantas untuk buruh yang belum berkeluarga mengingat
besaran upahnya jauh di atas garis kemiskinan. Artinya, bagi buruh lajang, upah yang diterima
dapat memenuhi kebutuhannya, baik pangan maupun nonpangan.

Di Jawa Barat, misalnya, UM 2022 tercatat Rp 1.841.487 (Kompas, 15/11/2021). Sementara
garis kemiskinan per kapita/bulan pada Maret 2021 di provinsi itu Rp 427.402.

Namun, bagi buruh yang berkeluarga, faktor kecukupan UM untuk memenuhi kebutuhan hidup
bergantung pada jumlah anggota rumah tangga (ART). Pada kasus di Jabar, upah minimum Rp
1.841.487 hanya cukup untuk empat orang, yaitu buruh dan istrinya serta dua orang anak yang
tidak bekerja.

Sementara untuk buruh dengan ART lima orang atau lebih dengan ART lainnya tak bekerja,
hampir dapat dipastikan buruh dan keluarganya berstatus miskin.

Kehidupan buruh dengan ART yang banyak memang bisa terbantu jika perusahaan
memberlakukan sistem pengupahan berbasis struktur dan skala upah. Buruh dengan ART
semakin banyak diperkirakan memiliki pengalaman bekerja yang semakin lama di perusahaan
sehingga patut memperoleh upah yang kian besar.

Namun, pemberlakuan struktur dan skala upah dalam suatu perusahaan cukup sulit dikontrol
pelaksanaannya.

Hal ini mengingat dalam kepatuhan membayar UM sekalipun ditengarai belum dipatuhi semua
perusahaan. Pandemi Covid-19 memang menyebabkan dampak buruk terhadap sebagian
perusahaan, sementara sebagian perusahaan lain justru menunjukkan kinerja baik. Hal ini,
antara lain, tecermin dari disparitas pertumbuhan antar-sektor atau lapangan usaha.

Berdasarkan rilis (5/11/2021) tentang pertumbuhan ekonomi triwulan III-2021, terlihat bahwa
hanya lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha penyediaan
akomodasi dan makan minum yang tumbuh negatif.

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh minus 0,72 persen, dan lapangan usaha
akomodasi dan makan minum tumbuh minus 0,13 persen pada triwulan III-2021 terhadap
triwulan III-2020 (yoy).

Sebaliknya, lapangan usaha lain tumbuh positif. Bahkan, lapangan usaha jasa kesehatan dan
kegiatan sosial tumbuh 14,06 persen, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian
tumbuh 7,78 persen, jauh di atas pertumbuhan agregat sebesar 3,51 persen pada triwulan II1-
2021 terhadap triwulan III-2020 (yoy).

Sepatutnya, buruh yang bekerja pada lapangan usaha atau sektor yang tumbuh positif itu
menerima kenaikan upah yang lebih tinggi. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan mengingat
formula pengupahan berdasarkan PP No 36/2021 tak memberlakukan sistem pengupahan
berdasarkan sektor. Meski demikian, sejumlah pihak menyarankan dibukanya ruang negosiasi
untuk meningkatkan UM, terutama pada perusahaan yang berkinerja baik.

Kompensasi

Namun, jika ternyata UM memang sulit dinaikkan karena jika dipaksakan naik dikhawatirkan
akan menurunkan animo perusahaan menambah pekerja baru dan meningkatkan
pengangguran, pemerintah sepatutnya tidak membiarkan buruh terpuruk dengan upah riil
menyusut. Sebab, dengan upah riil menyusut atau menjadi rendah, daya beli buruh menurun
dan berpotensi menjadi miskin.

55