Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 FEBRUARI 2021

BURUH MAU DEMO DI BPJS TK-KEJAGUNG, ANGGOTA DPR WANTI-WANTI SOAL
CORONA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan demo terkait mencuatnya kasus
dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan (TK). Anggota Komisi IX DPR RI menilai demonstrasi
merupakan hak setiap warga negara.

"Pertama wajar dan hak buruh ya melakukan aksi dan protes sekaligus mempertanyakan
pengelolaan dananya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan kita hormati dan memang selayaknya
mereka mempertanyakan pengelolaan dananya mengalami kerugian besar dalam pengelolaan
dana milik pekerja," kata Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo,
Senin (15/2/2021).

Namun, dia mewanti-wanti soal potensi penyebaran Corona saat demo melibatkan banyak orang.
Dia berharap massa aksi mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Corona.

"Terhadap aksi yang dilakukan secara fisik saya wanti-wanti agar tidak menggunakan massa
namun cukup perwakilan saja beberapa orang pengurus, sangat berisiko dan membahayakan
diri sendiri dan orang lain akan bahaya paparan COVID-19 bila memaksakan menggunakan
massa banyak dan sudah pasti akan abai terhadap protokol kesehatan apalagi saat ini sedang
PPKM skala mikro. Mari kita bersama-sama jaga paparan COVID statistik sudah mulai landai
jangan sampai naik kembali," kata dia," tutur dia.

Rahmad mengapresiasi buruh yang melakukan demo secara virtual. Dia menyebut langkah itu
adalah cara yang bijaksana. "Kita apresiasi yang tinggi kepada pekerja akan melakukan aksi
ribuan buruh melakukan aksi virtual. Ini pantas kita apresiasi mengingat kondisi pandemi Corona,
aksi memperjuangkan penyelamatan dana pekerja aksi dilakukan dengan cara yang bijaksana,"
kata dia.

Mengenai masalah dugaan korupsi, Rahmad menyerahkan sepenuhnya ke Kejagung. Dia
mengatakan pengusutan kasus dugaan korupsi merupakan ranah penegak hukum. "Terhadap
dugaan adanya masalah hukum, karena ini sudah masuk materi dan substansi hukum kita
serahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk bekerja," jelasnya.

Dia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan selalu bersikap transparan. Dia meminta jaminan sosial
diselenggarakan berdasarkan aturan yang berlaku.

"Komisi IX selaku mitra kerja setiap rapat dengar pendapat dalam menjalankan fungsi
pengawasan senantiasa mengingatkan kepada manajemen BPJS Ketenagakerjaan terhadap
pengelolaan dana pekerja untuk mengedepankan dan harus menggunakan asas kehati-hatian,
transparansi, akuntabel dan profesional serta mengacu pada aturan bagaimana cara mengelola
keuangan dan pekerja sesuai UU No 24 tahun 2011 tentang badang penyelenggaraan jaminan
sosial serta aturan di bawahnya terutama dari Kementerian Keuangan," jelasnya.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN, Saleh P Daulay, meminta massa aksi menerapkan protokol
kesehatan. Dia berharap tak ada klaster baru Corona akibat aksi tersebut.

"Jadi sebetulnya problemnya sangat dilematis, di satu pihak setiap warga negara itu
diperkenankan untuk menyampaikan aspirasi dan suaranya terkait dengan berbagai hal. Tetapi
di lain pihak kita kan harus menjaga protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster penyebaran
virus COVID-19 yang baru. Dalam konteks itu maka saya mengimbau KSPI untuk menyampaikan
aspirasinya itu dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, pertama harus pakai masker,
jaga jarak yang baik, ketiga cuci tangan, keempat tidak berkerumunan, tidak bergerombolan,
saya tidak tahu bagaimana mengaturnya itu, tetapi itulah protokol kesehatan yang harus
dilakukan dan diikuti oleh mereka yang menyampaikan aspirasi itu," kata Saleh saat dihubungi
terpisah.
7