Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 FEBRUARI 2021
P. 83
Judul Pekerja Bisa dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan? Ini Syaratnya
Nama Media bizlaw.id
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://bizlaw.id/read/37092/Pekerja-Bisa-dapat-Jaminan-Kehilangan-
Pekerjaan-Ini-Syaratnya
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-15 11:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait dengan sanksi, sesuai PP Nomor 86
Tahun 2013, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program
jaminan sosial dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak
mendapat pelayanan publilk tertentu
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk modal awal, sesuai mandat UU Cipta
Kerja, modal awal program JKP yang bersumber dari APBN sebesar Rp 6 triliun
Ringkasan
Pemerintah akan memberikan perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Adapun syarat pekerja
mendapatkan JKP yakni harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, pemberi kerja atau perusahaan harus mendaftarkan
pekerjanya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
PEKERJA BISA DAPAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN? INI SYARATNYA
Pemerintah akan memberikan perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan
hubungan kerja (PHK) melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Adapun syarat pekerja
mendapatkan JKP yakni harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, pemberi kerja atau perusahaan harus
mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menaker mengatakan, bila terdapat perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan
pekerjanya, maka ada sanksi yang akan dikenakan.
"Terkait dengan sanksi, sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial dikenakan sanksi administratif berupa
82
