Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021
P. 52

Pemberian  Bantuan  Pemerintah  berupa  Subsidi  Gaji/Upah  bagi  Pekerja/Buruh  dalam
              Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
              “Dalam Permenaker tersebut, BSU diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp500 ribu per bulan
              selama dua bulan, dibayarkan sekaligus. BSU merupakan salah satu nilai tambah sebagai peserta
              aktif BPJamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam berntuk Jaminan
              Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun
              (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penyaluran BSU 2021 diatur dalam perubahan
              Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
              Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona
              Virus Disease 2019 (Covid-19).”Terangnya.

              Lebih lanjut Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Palu, Raden Harry Agung Cahya menjelaskan
              dalam Permenaker tersebut, BSU diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp500 ribu per bulan
              selama  dua  bulan,  dibayarkan  sekaligus.  Dikatakan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
              Ketenagakerjaan  (BPJS  Ketenagakerjaan)  atau  BPJAMSOSTEK  kembali  dipercaya  sebagai
              penyedia data pekerja untuk penyaluran BSU 2021.
              Adapun  syarat  calon  penerima  BSU  tahun  2021  sesuai  Permenaker  Nomor  14  Tahun  2021,
              sebagai berikut:

              Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

              Peserta  aktif  program jaminan  sosial ketenagakerjaan  BPJS  Ketenagakerjaan  sampai dengan
              bulan Juni 2021.
              Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.


              Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 yang
              ditetapkan oleh Pemerintah.

              Diutamakan  yang  bekerja  pada  sektor  usaha  industri  barang  konsumsi,  transportasi,  aneka
              industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
              sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.



































                                                           51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57