Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Ia kemudian mengingatkan para pengusaha agar memberikan kesempatan kepada
pekerja/buruh untuk tidak bekerja.

Meskipun tidak semua daerah melangsungkan pilkada, Menaker menegaskan bahwa Hari Libur
Nasional juga berlaku bagi daerah yang tidak melaksanakan perhelatan pencoblosan calon
kepala daerah tersebut.

“Bagi pekerja atau buruh yang daerahnya melaksanakan pilkada dan harus bekerja pada hari
pemungutan suara maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja atau
buruh dapat menggunakan hak pilihnya,” kata dia dalam keterangan resminya, Senin
(7/12/2020).

Berhak mendapat upah
Namun, bagi para pekerja/buruh yang tetap bekerja pada Pilkada serentak tersebut,
pengusaha/perusahaan wajib memberikan upah pengganti.

Menurut Ida, mereka berhak atas upah kerja lembur serta hak-hak lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Begitupun dengan pekerja atau buruh yang daerahnya tidak melaksanakan pilkada dan tetap
harus masuk kerja, maka pelaksanaan hak-haknya sama, yakni berhak atas upah kerja lembur
dan hak-hak lainnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan tanggal 9 Desember 2020 sebagai Hari
Libur Nasional.

Ketetapan ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari
Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Oleh sebab itu, Ida mengingatkan, bagi para pekerja, pengusaha, dan seluruh stakeholder untuk
menggunakan hak suaranya dalam pilkada.

Ida pun mengingatkan semua masyarakat untuk tak melupakan protokol kesehatan saat
memberikan suara dalam Pilkada.

Saat berada di TPS pun wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar terhindar dari
paparan Covid-19.

“Saat ini kita masih dalam situasi pandemi Covid-19. Selalu patuhi protokol kesehatan secara
ketat, agar kita tetap produktif dan aman dari Covid-19,” pungkas dia.

362 ASN Tidak Netral Dikenai Sanksi

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru menyebutkan, berdasarkan
data pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) per 5 November, sebanyak 362 ASN
terlibat politik alias tidak netral.

Ia mengatakan, 362 ASN tersebut telah dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Netralitas merupakan concern bersama yang harus terus kami jaga sebagai bentuk konsistensi
kami dalam pelaksanaan SKB (Seleksi Kompetisi Bidang),” ujarnya melalui keterangan tertulis,
Selasa (10/11/2020).

Sementara, ASN yang dilaporkan karena tidak netral sebanyak 827 pegawai.
222