Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 224
Selanjutnya, 606 ASN yang melanggar telah mendapat rekomendasi dari Komisi ASN.
Sedangkan 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi.
Namun, data kepegawaian ASN tersebut telah diblokir.
Adapun lima instansi dengan pelanggaran netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK
dan mendapat rekomendasi KASN yakni 56 ASN dari Kabupaten Purbalingga, 33 ASN dari
Kabupaten Wakatobi, 24 ASN dari Kabupaten Bima, 23 ASN dari Kabupaten Halmahera Selatan
dan 21 ASN dari Kabupaten Kediri.
Selanjutnya, terdapat lima jabatan ASN kategori pelanggaran dan mendapat rekomendasi dari
KASN.
Meliputi 25,7 persen jabatan fungsional, 22,8 persen JPT, 14,6 persen administrator, 12,9 persen
jabatan pelaksana, dan 11,5 persen merupakan penjabat camat atau lurah.
Selain itu, BKN telah memblokir data kepegawaian yang terlibat politik, diantaranya 4 ASN
wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan, 4 ASN wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru, 2 ASN
wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang.
Kemudian, 28 ASN wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar, 3 ASN wilayah kerja Kanreg II BKN
Surabaya, 7 ASN wilayah kerja Kanreg X BKN Denpasar serta 3 ASN wilayah kerja Kanreg IX BKN
Jayapura.
223
