Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 255
Pemerintah telah menetapkan 9 Desember 2020 sebagai Hari Libur Nasional, karena bertepatan
dengan Pilkada serentak.
PEKERJA DAN BURUH YANG MASUK KERJA SAAT PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER
2020 BERHAK DAPAT UPAH LEMBUR
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengeluarkan aturan libur Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) bagi pekerja atau buruh.
Pemerintah telah menetapkan 9 Desember 2020 sebagai Hari Libur Nasional, karena bertepatan
dengan Pilkada serentak.
Ida Fauziyah mengingatkan para pengusaha agar memberikan kesempatan kepada pekerja atau
buruh untuk menggunakan hak suaranya sembari menerapkan protokol kesehatan.
Hal tersebut sesuai Surat Edaran Menaker Nomor M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur bagi
Pekerja atau Buruh pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Surat edaran ini ditujukan bagi para gubernur di seluruh Indonesia.
Pastikan Nama Kamu Terdaftar dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Ini Cara Ceknya Besok
Pilkada, Epidemiolog Ingatkan Hal-hal Ini Demi Cegah Covid-19, Tetap Jaga Protokol Kesehatan
16 Aturan Mencoblos di TPS pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang Perlu Diperhatikan
Ida menegaskan, Hari Libur Nasional juga berlaku bagi pekerja di daerah yang tidak
melaksanakan Pilkada.
Ia meminta pengusaha mengatur jam kerja bagi pekerja yang bekerja di hari pemungutan suara.
"Bagi pekerja atau buruh yang daerahnya melaksanakan Pilkada dan harus bekerja pada hari
pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja atau
buruh dapat menggunakan hak pilihnya," ujarnya, dikutip dari laman Kemnaker.go.id, Senin
(7/12/2020).
Kaum Milenial Diprediksi Akan Miliki Kontribusi Besar di Pilkada Serentak 2020 Jelang
Pemungutan Suara, Ada 1.023 Penyelenggara Pilkada yang Positif Covid-19 Jelang Pemungutan
Suara Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Petakan Ada 49.390 TPS Rawan Bagi pekerja atau buruh
yang bekerja pada hari pemungutan suara, maka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak
lainnya.
Hal itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Begitupun dengan pekerja atau buruh yang daerahnya tidak melaksanakan Pilkada dan tetap
harus masuk kerja." "Maka pelaksanaan hak-haknya sama, yakni berhak atas upah kerja lembur
dan hak-hak lainnya," jelasnya.
Ida juga mengingatkan, pekerja atau buruh, pengusaha, dan seluruh stakeholder untuk
menggunakan hak suaranya dalam Pilkada.
Selain itu, juga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat Pilkada.
"Saat ini kita masih dalam situasi pandemi Covid-19." "Selalu patuhi protokol kesehatan secara
ketat, agar kita tetap produktif dan aman dari Covid-19," paparnya.
254
