Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

LINDUNGI PEKERJA, PEMERINTAH TERUS PERBAIKI TATA KELOLA PENEMPATAN

Untuk dapat mengimplementasikan regulasi yang baik dalam penempatan dan pelindungan
pekerja migran Indonesia ( PMI ), pemerintah terus memperbaiki tata kelola penempatan dan
perlindungan. Adapun peraturan yang dimaksud adalah UU Nomor 18 Tahun 2017.

Perbaikan tata kelola yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) tersebut
dilakukan pada sisi regulasi, program dan upaya penempatan PMI di luar negeri.

"Saat ini, kita memiliki regulasi yang baik dalam penempatan dan pelindungan PMI, yaitu UU
Nomor 18 Tahun 2017. UU ini tentu harus didukung dengan program dan upaya yang baik, agar
UU ini dapat diimplementasikan dengan baik," kata Staf Ahli Menaker Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Manusia (ESDM), Aris Wahyudi.

Hal itu diungkapkan Aris saat membuka Workshop "Penguatan Tata Kelola Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) melalui Optimalisasi Peran Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, Pejabat
Struktural Bidang Penempatan dan Petugas Desmigratif" di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (7/12/2020).

Aris menyebut, UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagai regulasi yang baik, karena UU ini memiliki
cita-cita agar PMI beserta keluarganya, agar benar-benar dapat terlindungi, baik pada masa
sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Sedangkan dari sisi program dan kebijakan, Aris menyebut bahwa dalam beberapa tahun
terakhir, Kemnaker telah membuat sejumlah upaya perbaikan tata kelola penempatan dan
pelindungan, misalnya program kerja sama luar negeri; Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA);
Desa Migran Produktif (Desmigratif); dan pembentukan Satgas Pencegahan PMI Nonprosedural.

"Pelindungan PMI harus dilakukan dari hulu sampai hilir, dari kampung halaman hingga pulang
kembali ke kampung halaman. Untuk itu, program dan kebijakan ini harus bisa melibatkan semua
stakeholder," jelasnya.

Sementara itu Direktur Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Eva Trisiana,
mengatakan, Kemnaker telah melakukan evaluasi internal dan masih menunggu hasil evaluasi
terhadap salah satu programnya, yaitu Program Desmigratif. Evaluasi tersebut tentang
perbandingan desa yang ada intervensi Desmigratif maupun desa tanpa intervensi Desmigratif
terkait tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.

Meski belum komprehensif, dari evaluasi awal, terlihat dua pilar desmigratif cukup dilakukan
secara baik, yakni pilar layanan imigrasi dan usaha produktif.

"Untuk community parenting dan koperasi ini perlu peningkatan karena di beberapa tempat ada
yang belum tersentuh pliar tersebut," ujarnya.

259