Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 6
Putri juga menyebutkan bahwa tidak ada regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang upah
terkait dengan pekerja lepas. Dirinya mencontohkan mitra ojek daring yang tidak mendapat
transparansi upah dan transparansi data dari aPHKatornya.
"Kami mengharapkan transparansi upah, transparansi data. dan lainnya. Dengan demikian,
pekerja lepas memiliki kekuatan ketika ada pemerintah di belakangnya," ujarnya.
Selain itu, ia menyinggung klasifikasi yang legal terhadap pekerja lepas. Pemerintah dinilainya
belum memiliki batasan terhadap pekerja lepas.
"Pemerintah belum memberikan batasan terhadap pekerja gig. Apakah pekerja gig hanya
sebatas sampingan atau yang dijembatani platform teknologi atau hanya sebatas freelance ? Itu
yang belum dibatasi," ujar Putri.
Akibatnya, ketika terjadi masa pandemi covid-19 seperti saat ini, pembagian subsidi upah dan
lainnya sulit diberikan. Ini karena tidak sesuai dengan target penerima. (OL-14).
5
