Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 8

BPJS KETENAGAKERJAAN PUNYA DANA RP472 T, BAGAIMANA PENGELOLAAN
              INVESTASINYA?
              , JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tercatat mengelola
              dana jumbo Rp472,9 triliun untuk memproteksi para pekerja. Di tengah tekanan ekonomi, di
              mana penempatan investasinya? Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan atau
              BP  JAMSOSTEK  Amran  Nasution  menjabarkan  bahwa  hingga  30  November  2020,  pihaknya
              memiliki total dana investasi Rp472,9 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 12,9 persen ( year-on-year
              /yoy) dibandingkan dengan catatan November 2019 sekitar Rp418,8 triliun. Pada penghujung
              bulan lalu badan tersebut memperoleh hasil investasi Rp28,9 triliun. Jika dibandingkan dengan
              November tahun lalu, hasil investasinya tumbuh 8 persen (yoy) dari sekitar Rp26,7 triliun.

              Menurut Amran, kinerja investasi dana pengelolaan BP JAMSOSTEK tumbuh signifikan karena
              didorong oleh peningkatan iuran. Pertumbuhan dana kelolaan selama lima tahun, dari Rp206,05
              triliun pada 2015 menjadi Rp431,67 triliun pada 2019, mencapai 109,4 persen Compound Annual
              Growth Rate (CAGR). Adapun, yield of investment (yoi) yang diperoleh BP JAMSOSTEK per 30
              November  2020  mencapai  7,29  persen  (  annualized  ).  Menurut  Amran,  perolehan  itu  dapat
              dicapai di tengah tekanan investasi global melalui penempatan dana yang tepat.

              "Kami selalu memastikan manajer investasi yang bekerja sama memiliki pengalaman yang yang
              sangat baik dan memiliki dana kelolaan terbesar di pasar modal, serta telah memenuhi sistem
              skoring internal BP JAMSOSTEK," ujar Amran pada Rabu (9/12/2020) melalui keterangan resmi.
              Menurutnya,  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  ini  investasi  BP  JAMSOSTEK turut  mendukung
              likuiditas keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dilakukan dengan
              penempatan dana di bank-bank pelat merah atau Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank
              Pembangunan Daerah (BPD).

              "Total penempatan dana [di Himbara dan BPD] per 30 November 2020 sebesar Rp53,3 triliun
              atau setara dengan 11,2 persen dari total portofolio," ujarnya.

              BP JAMSOSTEK pun menyatakan turut mendukung likuiditas pasar obligasi dalam negeri dengan
              melakukan pembelian obligasi pemerintah konvensional dan syariah. Per 30 November 2020,
              penempatan itu mencapai Rp307,6 triliun atau 65 persen dari total portofolio investasi.

              Selebihnya, atau sekitar 23,8 persen ditempatkan di instrumen pasar modal, seperti reksa dana
              dan  saham.  Menurut  Amran,  bobot  saham  mayoritas  ditempatkan  di  kelompok  LQ45  atau
              mencapai 97,27 persen dari total portofolio sahamnya.

              Dia pun menyatakan bahwa BP JAMSOSTEK selalu berusaha melakukan efisiensi biaya, seperti
              biaya transaksi investasi saham, obligasi, dan reksadana yang telah diterapkan sejak Maret 2017.
              Efisiensi itu mencapai 50 persen-75 persen.

              "Efisiensi  ini  perlu  dilakukan  karena  dengan  jumlah  dana  yang  semakin  besar  maka  perlu
              diimbangi  dengan  biaya  transaksi  yang  semakin  efisien.  Dampak  dari  efisiensi  ini  sangat
              signifikan bagi peningkatan dana peserta," ujar Amran. Direktur Utama BP JAMSOSTEK Agus
              Susanto  menekankan  bahwa  pengelolaan  investasi  yang  transparan  dan  akuntabel  sangat
              penting dilakukan agar kepercayaan publik terus terjaga.

              BPJAMSOSTEK selalu diawasi dan diaudit oleh lembaga-lembaga eksternal dan internal yang
              kredibel, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan
              Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  bahkan  Komisi  Pemberantasan
              Korupsi (KPK). "Tentunya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak lain
              untuk selalu memastikan pengelolaan dana BPJAMSOSTEK sesuai dengan regulasi dan bebas
              dari konflik kepentingan," ujar Agus.


                                                            7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13