Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

Surat yang ditujukan bagi gubernur di seluruh Indonesia itu menegaskan, karyawan yang tetap
bekerja saat Pilkada wajib diberikan upah lembur dari pemberi kerja/pengusaha.
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan, ketentuan waktu dan upah lembur sendiri tertuang dalam Kepmenaker nomor 102
tahun 2004.

"Ini (Kepmenaker 102/2004) ketentuannya," ujar Dinar kepada detikcom.

Lebih lanjut, dalam pasal 8 ayat (1) Kepmenaker itu, perhitungan upah lembur berdasarkan upah
bulanan. Kemudian, upah bulanan itu dibagi menjadi upah per jam. Cara menghitungnya adalah
1/173 kali upah sebulan.

Contoh perhitungan upah lembur saat Pilkada ada di halaman berikutnya>>> Sebagai
contoh, jika upah bulanannya adalah Rp 5.000.000, lalu dikali 1/173, maka upah per jamnya
adalah Rp 28.901. Untuk lembur yang dilakukan pada hari libur, maka ada 3 cara
perhitungannya, seperti yang tertuang dalam pasal 11 Kepmen tersebut.

Pertama, bagi pekerja yang bekerja selama 6 hari atau 40 jam dalam satu minggu dan harus
lembur pada hari istirahat/libur resmi, maka upah lemburnya untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali
upah sejam di setiap jamnya. Sesudahnya, pada jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam
ke-9 dibayar 4 kali upah sejam.

Kedua, bagi pekerja yang bekerja selama 6 hari atau 40 jam dalam satu minggu, lalu menemui
hari libur resmi yang pada hari kerja terpendeknya, maka pada 5 jam pertama akan dibayar 2
kali upah sejam di setiap jamnya, jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam, jam ke-7 dan ke-8 dibayar
4 kali upah sejam.

Ketiga, bagi pekerja yang bekerja selama 5 hari atau 40 jam dalam satu minggu dan harus
lembur pada hari istirahat/libur resmi, maka perhitungan upah lembur untuk 8 jam pertama
dibayar 2 kali upah sejam untuk setiap jamnya. Selanjutnya, pada jam ke-9 dibayar 3 kali upah
sejam, dan jam ke-10 dan ke-11 dibayar 4 kali upah sejam.

Bagaimana jika ada pengusaha yang tak membayar upah lembur pada karyawannya?
"Pengusaha yang mempekerjakan pekerjanya pada hari libur nasional atau hari yang diliburkan
maka wajib membayar upah lembur. Pengusaha yang tidak membayar lembur terkena sanksi
pidana penjara 1 sampai 12 bulan, atau denda Rp 10 juta sampai dan paling banyak Rp 100
juta," tegas Dinar.

Lebih lengkapnya, sanksi itu tertuang dalam pasal 187 ayat (1) dalam Bagian Kedua Undang-
undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berikut bunyi pasalnya: Barang siapa
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal
7l ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat(2),Pasal79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat
(3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000 dan paling banyak Rp100.000.000.

11