Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 14
Pertama, penyaluran dana bantuan pemerintah dalam program penempatan dan perluasan
kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur, padat karya produktif, dan
peningkatan wirausaha harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka, transparansi, dan akuntabel.
"Kami mengimbau kepada seluruh pejabat yang berwenang, baik pusat dan/atau daerah untuk
memastikan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dalam proses pengajuan dan
pelaksanaan dana bantuan pemerintah dimaksud," dikutip dari SE Menaker, Rabu (9/12/2020).
Dia menyebut tindakan korupsi disebabkan dua hal, yaitu niat serta kesempatan. Untuk itu, lanjut
Ida, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) menjadi suatu keharusan.
"Korupsi terjadi apabila ada niat dan kesempatan. Secara periodik, saya memantau kinerja dari
APIP tersebut," kata dia kepada Kompas.com.
Oleh sebab itu, pemerintah pun mendorong adanya reformasi birokrasi yakni dengan
memangkas jabatan maupun badan atau lembaga pemerintahan yang tumpang tindih. Dengan
demikian, tindakan korupsi bisa dicegah.
"Kami mendorong reformasi birokrasi bisa dijalankan dengan penuh komitmen. Salah satu tujuan
reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN," kata dia.
13
